Pantau - Komisi V DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat mengambil alih renovasi gedung DPRD dan fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
Dukungan DPR untuk Percepatan Renovasi
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Kady, menyampaikan bahwa ia mendapat surat dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait kerusakan fasilitas akibat unjuk rasa.
"Saya dapat surat dari gubernur Sulawesi Selatan, Pak Menteri PU. Sebagaimana yang Pak Menteri jelaskan di TV kemarin bahwa dalam rangka renovasi semua aset-aset negara terkait dengan demonstrasi kemarin itu ditanggung oleh pemerintah, betul Pak Menteri?" ungkapnya.
Mori Hanafi, anggota DPR dari Dapil NTB I, juga meminta agar renovasi gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi prioritas.
"Sama dengan Pak Hamka bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hangus Pak tanpa sisa. Jadi mohon Bapak bisa memasukan dalam perencanaan itu," ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan seluruh anggota komisi mendukung agar renovasi segera dilaksanakan dengan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kami seluruh pimpinan dan seluruh anggota setuju ya, supaya ini diambil alih oleh pemerintah pusat dan secepatnya untuk dibangun Pak. Secepatnya untuk dibangun, diambil alih oleh pemerintah pusat karena anggarannya di sini," tegasnya.
Lasarus juga menekankan pentingnya percepatan agar pelayanan publik di daerah kembali normal.
"Pak Menteri silakan sisihkan anggaran dari Kementerian PU, dari sumber manapun silakan untuk segera bangun fasilitas-fasilitas umum yang mengalami kerusakan supaya roda pemerintahan di daerah berjalan secara normal kembali," tambahnya.
Anggaran Rp900 Miliar untuk Pemulihan
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pemulihan gedung DPRD di sejumlah daerah membutuhkan biaya besar.
Menurutnya, ada 19 provinsi yang masuk daftar perbaikan, termasuk gedung DPRD di Makassar dan Gedung Negara Grahadi Surabaya yang mengalami kerusakan berat.
Estimasi anggaran perbaikan mencapai Rp900 miliar yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan diambil alihnya renovasi oleh pemerintah pusat, DPR berharap perbaikan segera terlaksana sehingga roda pemerintahan daerah kembali berjalan lancar dan stabilitas politik tetap terjaga.
- Penulis :
- Shila Glorya
