Pantau - Pemerintah Jepang akan membentuk pusat komando baru di Sekretariat Kabinet awal pekan depan untuk menangani persoalan terkait warga negara asing (WNA), sebagai bagian dari respons terhadap meningkatnya kekhawatiran publik dan tekanan politik menjelang pemilihan anggota majelis tinggi pada 20 Juli 2025.
Pemerintah Jepang Tegaskan Tidak Toleransi terhadap Xenofobia
Perdana Menteri Shigeru Ishiba berkomitmen mendirikan pusat komando khusus yang akan menangani isu-isu kependudukan WNA di Jepang.
Langkah ini diumumkan sebagai respons atas meningkatnya perdebatan publik selama masa kampanye pemilu, termasuk desakan dari sejumlah partai kecil untuk memperketat aturan terhadap orang asing.
Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa topik WNA menjadi salah satu isu utama dalam kampanye tahun ini.
Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyatakan, "Mewujudkan masyarakat yang tertib yang mencakup penduduk asing adalah salah satu masalah kebijakan terpenting yang harus ditangani pemerintah."
Sementara itu, Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki menegaskan pentingnya koeksistensi yang tertib antara warga Jepang dan WNA.
"Koeksistensi yang tertib antara warga negara Jepang dan warga negara asing sangat penting. Tidak boleh ada xenofobia," ujarnya.
Isu Sosial dan Politik Kian Memanas di Tengah Lonjakan Jumlah WNA
Jumlah WNA di Jepang mencapai rekor 3,76 juta orang pada akhir 2024.
Mereka yang tinggal lebih dari tiga bulan umumnya wajib mendaftar dalam Asuransi Kesehatan Nasional, namun tingkat kepatuhan masih rendah dibanding warga lokal.
Survei Kementerian Kesehatan mencatat tingkat pembayaran premi oleh WNA hanya 63 persen, sementara tingkat keseluruhan mencapai 93 persen.
Beberapa partai kecil, seperti Partai Konservatif Jepang dan Sanseito, mengusung narasi nasionalis dan antiasing dalam kampanye.
Naoki Hyakuta dari Partai Konservatif Jepang menyampaikan pernyataan keras terhadap pekerja asing.
Sementara Sohei Kamiya dari Sanseito menyalahkan globalisasi dan pertumbuhan tenaga kerja asing atas kemerosotan ekonomi Jepang.
Meski demikian, data polisi menunjukkan bahwa keterlibatan WNA dalam kejahatan tetap stabil sekitar 2 persen dalam satu dekade terakhir, dengan tren penurunan hingga 2022 dan sedikit kenaikan pada 2023.
Profesor Hiroshi Shiratori dari Universitas Hosei memperingatkan bahwa menyalahkan WNA atas masalah ekonomi adalah tindakan gegabah yang bisa memicu diskriminasi sosial.
- Penulis :
- Aditya Yohan
