Pantau - Kreator konten sekaligus influencer Andovi da Lopez menyerukan massa aliansi masyarakat sipil dan elemen mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025), untuk tidak memilih calon legislatif DPR pada Pemilu 2029 apabila tuntutan rakyat yang dikenal dengan 17+8 tidak dipenuhi pemerintah maupun DPR.
Seruan Boikot Pemilu 2029
"2029 enggak usah vote-in mereka sama sekali," kata Andovi di hadapan ratusan demonstran.
Ia mengingatkan bahwa 5 September 2025 merupakan tenggat waktu bagi pemerintah untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek yang sudah disepakati.
Selain itu, delapan tuntutan jangka panjang memiliki tenggat hingga 31 Agustus 2026.
Andovi menegaskan bahwa kekuatan terbesar rakyat Indonesia adalah suara masing-masing dalam Pemilu.
Jika DPR atau pemerintah gagal memenuhi tuntutan itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak memilih anggota DPR maupun pemerintah pada Pemilu 2029.
"Aksi tindakan paling kecil yang gue bisa lakukan adalah gue ingat nama-nama ini. Dan gue gak akan pernah vote-in mereka lagi," ujarnya.
Menurutnya, ajakan tersebut merupakan bentuk sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi tuntutan rakyat.
Ia juga mendesak anggota DPR memanfaatkan empat tahun ke depan untuk membuktikan diri dengan menjalankan amanah rakyat.
Isi Tuntutan 17+8
Andovi menjelaskan bahwa tuntutan 17+8 adalah dokumen yang hidup dan akan terus berkembang sehingga perlu terus dikawal masyarakat.
Tuntutan jangka pendek antara lain menarik TNI dari pengamanan sipil, menghentikan kriminalisasi demonstran, membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kaurniawan dan korban kekerasan aparat pada demonstrasi 28–30 Agustus 2025, serta membekukan kenaikan gaji dan fasilitas anggota DPR.
Selain itu, DPR diminta memublikasikan transparansi anggaran, memproses anggota bermasalah melalui Badan Kehormatan dan KPK, serta partai politik wajib memberi sanksi tegas kepada kader yang tidak etis.
Tuntutan lain juga ditujukan kepada Kepolisian RI untuk membebaskan semua demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan, mematuhi SOP pengendalian massa, serta memproses hukum aparat pelanggar HAM.
TNI diminta kembali ke barak dan tidak mengambilalih fungsi Polri, sedangkan kementerian sektor ekonomi harus menjamin upah layak, mencegah PHK massal, serta membuka dialog dengan serikat buruh.
Sementara itu, delapan tuntutan jangka panjang mencakup reformasi besar-besaran DPR, reformasi partai politik, reformasi perpajakan, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, reformasi kepolisian, penarikan penuh TNI ke barak, penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, serta peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
