Pantau - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut tiga tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak terlihat kerjanya. Padahal, mereka telah membuat banyak janji kampanye.
KontraS menyebut, Jokowi berjanji akan melanjutkan dan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Namun, kenyataannya, penyelesaian belasan kasus HAM berat masih mandek.
"Hanya ada dusta, tidak ada kerja nyata," kata KontraS lewat unggahan Instragramnya, Kamis (27/10).
Belum lagi, Jokowi malah mengeluarkan Keppres terkait penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu lewat jalur non-yudisial.
Menurut KontraS, penyelesaian kasus HAM berat harus diadili lewat jalur yudisial, yaitu Pengadilan HAM.
Selain itu, pemerintah juga membiarkan eks Tim Mawar Mayjenl Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya menuai kritik. Padahal, ia dituding terlibat dalam penculikan tahun 1998.
Di sisi lain, KontraS juga menyoroti terkait kebebasan sipil yang terus tergerus. Banyak demonstran yang ditangkap dan dibungkam. Padahal, Jokowi berjanji untuk meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil.
"Reformasi kepolisian yang #gagaltotal, kriminalisasi yang terus menghantui masyarakat, kebebasan sipil terus tergerus," lanjutnya.
KontraS menyebut, Jokowi berjanji akan melanjutkan dan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Namun, kenyataannya, penyelesaian belasan kasus HAM berat masih mandek.
"Hanya ada dusta, tidak ada kerja nyata," kata KontraS lewat unggahan Instragramnya, Kamis (27/10).
Belum lagi, Jokowi malah mengeluarkan Keppres terkait penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu lewat jalur non-yudisial.
Menurut KontraS, penyelesaian kasus HAM berat harus diadili lewat jalur yudisial, yaitu Pengadilan HAM.
Selain itu, pemerintah juga membiarkan eks Tim Mawar Mayjenl Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya menuai kritik. Padahal, ia dituding terlibat dalam penculikan tahun 1998.
Di sisi lain, KontraS juga menyoroti terkait kebebasan sipil yang terus tergerus. Banyak demonstran yang ditangkap dan dibungkam. Padahal, Jokowi berjanji untuk meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil.
"Reformasi kepolisian yang #gagaltotal, kriminalisasi yang terus menghantui masyarakat, kebebasan sipil terus tergerus," lanjutnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
