Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Polri menertibkan masyarakat yang menjadikan lokasi gempa di Kabupaten Cianjur seperti tempat wisata.
Hal ini merespons banyaknya aksi sejumlah orang yang merekam video, memotret, dan bahkan berswafoto di lokasi terdampak gempa yang merenggut nyawa 300 orang lebih.
"Polri diminta untuk menertibkan pengunjung di tempat bencana yang tidak diperlukan, terutama mereka-mereka yang menjadikan bencana ini setengah wisata," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Muhadjir mengatakan, jangan sampai pihak tak berkepentingan justru mengganggu penanganan bencana, baik dalam mobilisasi peralatan, bantuan, hingga logistik ke lokasi bencana.
Ia juga meminta para yang hendak menyalurkan bantuan ke korban bencana Cianjur, agar menyerahkan kepada petugas di pos-pos yang ditentukan.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar bantuan bisa diatur secara cepat hingga ke tangan yang membutuhkan.
"Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bantuan-bantuan tersebut," ujarnya.
Muhadjir memastikan, dana siap pakai (DSP) untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Cianjur akan segera dicairkan. Ia mengatakan, dana ini tak perlu instrumen hukum berupa Inpres untuk mencairkannya.
"Jadi nanti cukup langsung ditangani secara secepatnya sesuai dengan arahan dari bapak presiden," tutupnya.
Hal ini merespons banyaknya aksi sejumlah orang yang merekam video, memotret, dan bahkan berswafoto di lokasi terdampak gempa yang merenggut nyawa 300 orang lebih.
"Polri diminta untuk menertibkan pengunjung di tempat bencana yang tidak diperlukan, terutama mereka-mereka yang menjadikan bencana ini setengah wisata," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Muhadjir mengatakan, jangan sampai pihak tak berkepentingan justru mengganggu penanganan bencana, baik dalam mobilisasi peralatan, bantuan, hingga logistik ke lokasi bencana.
Ia juga meminta para yang hendak menyalurkan bantuan ke korban bencana Cianjur, agar menyerahkan kepada petugas di pos-pos yang ditentukan.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar bantuan bisa diatur secara cepat hingga ke tangan yang membutuhkan.
"Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bantuan-bantuan tersebut," ujarnya.
Muhadjir memastikan, dana siap pakai (DSP) untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Cianjur akan segera dicairkan. Ia mengatakan, dana ini tak perlu instrumen hukum berupa Inpres untuk mencairkannya.
"Jadi nanti cukup langsung ditangani secara secepatnya sesuai dengan arahan dari bapak presiden," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
