Pantau - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan, surat yang dikirimkan ke Menkeu Sri Mulyani yang berisi pengaduan dari pegawai Dijten Pajak Sumatera Utara (Sumut) bernama Bursok Anthony Marlon (BAM) sudah dilakukan sejak 2022.
Prastowo juga mengonfirmasi, surat pengaduan yang viral di media sosial (medsos) dan ditujukan ke Sri Mulyani tersebut berkaitan dengan dugaan dana fiktif dan keterlibatan perbankan. Ia menegaskan, kasus ini masuk dalam ranah pribadi.
"Benar memang pada tahun 2022 (bukan 2021 seperti yg tersebar), BAM menyampaikan pengaduan melalui WISE Kemenkeu mengenai perusahaan investasi tempat menampung dananya yang ia duga fiktif dan ada keterlibatan bank di dalamnya. Clear ini masalah pribadi ya," tegasnya.
Menurutnya, pengaduan BAM tidak disertai bukti yang penuh. Jadi hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu.
"Pengaduan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Itjen Kemenkeu dan dinyatakan: Belum dapat ditindaklanjuti dengan catatan agar pelapor mendetilkan dugaan penyimpangan yang tercantum dalam pengaduan. Pengaduan tak jelas, apa yg mau diproses?" ujarnya.
"Hingga saat ini BAM tidak memberikan bukti baru. Itjen Kemenkeu telah meneruskan pengaduan tersebut ke OJK melalui surat nomor S-11/IJ.9/2022 tanggal 21 April 2022. Terakhir, BAM mengajukan pengaduan kembali 27 Feb 2023. Kami akan proses sesuai ketentuan," sambungnya.
Beredar di media sosial diduga pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Sumatera Utara buka suara terkait keburukan Menkeu Sri Mulyani.
Unggahan tersebut memperlihatkan bahwa diduga pegawai DJP membuat laporan sejak dua tahun lalu namun tidak digubris oleh Menkeu.
Seperti yang dilihat tim Pantau.com pada unggahan yang beredar, Rabu (1/3/2023). Pegawai tersebut menuliskan surat terbuka dan menyebarkannya melalui WhatsApp Group.
Ia mengaku sudah membuat laporan terkait gaya hidup pegawai DJP yang diduga dianggap pamer harta.
Surat terbuka tersebut menceritakan bahwa Menkeu Sri Mulyani justru sibuk melakukan pencitraan dan tidak mementingkan kepentingan negara.
“Sehubungan dengan berita viral Mario Dandy Satrio, anak dan Rafael Alun Trisambodo, dan pengaduan saya di DJP/Kemenkeu tanggal 27 Mel 2021 (hampir dua tahun yang lalu) dengan Nomor Tiket TKT-215E711063 dan Nomor Register emi-2022-0020-9d33 dan am/-2022-0025-24a6 dengan ini saya sampaikan permintaan tindak lanjut pengaduan saya dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa saya melihat cepat sekali keputusan yang ibu ambil, ya? Dalam hitungan hari Rafael Alun Trisambodo bisa langsung keluar dari DJP akibat viralnya kasus. Kemudian baru saja Dirjen Pajak Viral menampilkan gaya hidup mewahnya dengan menaiki Motor Gede alias Moge Harley Davidson dengan komunitas Belasting Rijder-nya, ibu pun langsung tindak cepat yang pada akhirnya citra DJP hancur berantakan,” bunyi surat terbuka itu.
Surat terbuka yang berisi 6 poin ini juga mengatakan bahwa Menkeu Sri Mulyani berbicara tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan.
Seperti diketahui, Sri Mulyani mengecam keras perilaku pamer harta dan gaya hidup mewah. Namun Sri Mulyani juga memiliki klub sepeda mahal, hal tersebut lantas menjadi sorotan publik.
“Mengecam tindakan hidup mewah, tapi diri sendiri tidak bisa mengawasi dan diawasi sehingga tidak sadar telah melakukan hal yang sama, yakni mempertontonkan kemewahan dan membiarkan tindakan seperti itu selama ini. Bukankah itu pelanggaran integritas, Ibu. Apakah dikarenakan pengaduan yang telah saya sampaikan hampir dua tahun yang lalu ini harus saya viralkan? Apakah perlu saya viralkan agar pengaduan saya ini dapat diproses? Ataukah memang perilaku korup dan pelanggaran kode etik ini sebenarnya memang sudah mandarah daging di tubuh DJP/Kementerian Keuangan sehingga lbu dan teman-teman oknum yang diduga korup memang sengaja menutup-nutupi perilaku koruptif dengan hukum tebang pilih,” katanya.
Prastowo juga mengonfirmasi, surat pengaduan yang viral di media sosial (medsos) dan ditujukan ke Sri Mulyani tersebut berkaitan dengan dugaan dana fiktif dan keterlibatan perbankan. Ia menegaskan, kasus ini masuk dalam ranah pribadi.
"Benar memang pada tahun 2022 (bukan 2021 seperti yg tersebar), BAM menyampaikan pengaduan melalui WISE Kemenkeu mengenai perusahaan investasi tempat menampung dananya yang ia duga fiktif dan ada keterlibatan bank di dalamnya. Clear ini masalah pribadi ya," tegasnya.
Menurutnya, pengaduan BAM tidak disertai bukti yang penuh. Jadi hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu.
"Pengaduan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Itjen Kemenkeu dan dinyatakan: Belum dapat ditindaklanjuti dengan catatan agar pelapor mendetilkan dugaan penyimpangan yang tercantum dalam pengaduan. Pengaduan tak jelas, apa yg mau diproses?" ujarnya.
"Hingga saat ini BAM tidak memberikan bukti baru. Itjen Kemenkeu telah meneruskan pengaduan tersebut ke OJK melalui surat nomor S-11/IJ.9/2022 tanggal 21 April 2022. Terakhir, BAM mengajukan pengaduan kembali 27 Feb 2023. Kami akan proses sesuai ketentuan," sambungnya.
Viral di medsos
Beredar di media sosial diduga pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Sumatera Utara buka suara terkait keburukan Menkeu Sri Mulyani.
Unggahan tersebut memperlihatkan bahwa diduga pegawai DJP membuat laporan sejak dua tahun lalu namun tidak digubris oleh Menkeu.
Seperti yang dilihat tim Pantau.com pada unggahan yang beredar, Rabu (1/3/2023). Pegawai tersebut menuliskan surat terbuka dan menyebarkannya melalui WhatsApp Group.
Ia mengaku sudah membuat laporan terkait gaya hidup pegawai DJP yang diduga dianggap pamer harta.
Surat terbuka tersebut menceritakan bahwa Menkeu Sri Mulyani justru sibuk melakukan pencitraan dan tidak mementingkan kepentingan negara.
“Sehubungan dengan berita viral Mario Dandy Satrio, anak dan Rafael Alun Trisambodo, dan pengaduan saya di DJP/Kemenkeu tanggal 27 Mel 2021 (hampir dua tahun yang lalu) dengan Nomor Tiket TKT-215E711063 dan Nomor Register emi-2022-0020-9d33 dan am/-2022-0025-24a6 dengan ini saya sampaikan permintaan tindak lanjut pengaduan saya dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa saya melihat cepat sekali keputusan yang ibu ambil, ya? Dalam hitungan hari Rafael Alun Trisambodo bisa langsung keluar dari DJP akibat viralnya kasus. Kemudian baru saja Dirjen Pajak Viral menampilkan gaya hidup mewahnya dengan menaiki Motor Gede alias Moge Harley Davidson dengan komunitas Belasting Rijder-nya, ibu pun langsung tindak cepat yang pada akhirnya citra DJP hancur berantakan,” bunyi surat terbuka itu.
Surat terbuka yang berisi 6 poin ini juga mengatakan bahwa Menkeu Sri Mulyani berbicara tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan.
Seperti diketahui, Sri Mulyani mengecam keras perilaku pamer harta dan gaya hidup mewah. Namun Sri Mulyani juga memiliki klub sepeda mahal, hal tersebut lantas menjadi sorotan publik.
“Mengecam tindakan hidup mewah, tapi diri sendiri tidak bisa mengawasi dan diawasi sehingga tidak sadar telah melakukan hal yang sama, yakni mempertontonkan kemewahan dan membiarkan tindakan seperti itu selama ini. Bukankah itu pelanggaran integritas, Ibu. Apakah dikarenakan pengaduan yang telah saya sampaikan hampir dua tahun yang lalu ini harus saya viralkan? Apakah perlu saya viralkan agar pengaduan saya ini dapat diproses? Ataukah memang perilaku korup dan pelanggaran kode etik ini sebenarnya memang sudah mandarah daging di tubuh DJP/Kementerian Keuangan sehingga lbu dan teman-teman oknum yang diduga korup memang sengaja menutup-nutupi perilaku koruptif dengan hukum tebang pilih,” katanya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
