Pantau - Mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, kembali bersuara soal larangan buka puasa bersama kepada pejabat dan ASN. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi itu tidak bagus untuk umat Islam.
"Ya itu menyinggung, sebenernya secara umum ya menyinggung perasaan umat Islam," kata Said Aqil di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).
Sebaiknya Dicabut
Menurut Said, sebaiknya kebijakan itu dibatalkan. Alasannya karena tidak ada manfaatnya.
"Dicabut kalau saya, kalau saya dicabut. Saya mohon dicabut," tegas dia.
Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk menimbang-nimbang terlebih dahulu sebelum mengambil suatu kebijakan. Apakah lebih banyak manfaatnya atau dampak buruknya.
"Oh, banyak mudaratnya nih, ya jangan dikeluarkan. Oh ini banyak manfaatnya, dikeluarkan. Pro-kontranya banyak mana, baik buruknya banyak mana. Sebuah imbauan kalau dikeluarin harus dipikirkan dulu," katanya.
Kebijakan Represif
Sebelumnya, ia menyatakan kebijakan larangan buka puasa bersama itu sebagai praktik 'over-intervensi oleh pemerintah' atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan.
"Dicoba diambil alih dan dicoba dipaksakan melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat," katanya.
Oleh karena itu, ia berpendapat kebijakan itu harus diluruskan kembali. Sebab, menimbulkan kegaduhan dan akan melahirkan distrust umat.
"Ya itu menyinggung, sebenernya secara umum ya menyinggung perasaan umat Islam," kata Said Aqil di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).
Sebaiknya Dicabut
Menurut Said, sebaiknya kebijakan itu dibatalkan. Alasannya karena tidak ada manfaatnya.
"Dicabut kalau saya, kalau saya dicabut. Saya mohon dicabut," tegas dia.
Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk menimbang-nimbang terlebih dahulu sebelum mengambil suatu kebijakan. Apakah lebih banyak manfaatnya atau dampak buruknya.
"Oh, banyak mudaratnya nih, ya jangan dikeluarkan. Oh ini banyak manfaatnya, dikeluarkan. Pro-kontranya banyak mana, baik buruknya banyak mana. Sebuah imbauan kalau dikeluarin harus dipikirkan dulu," katanya.
Kebijakan Represif
Sebelumnya, ia menyatakan kebijakan larangan buka puasa bersama itu sebagai praktik 'over-intervensi oleh pemerintah' atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan.
"Dicoba diambil alih dan dicoba dipaksakan melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat," katanya.
Oleh karena itu, ia berpendapat kebijakan itu harus diluruskan kembali. Sebab, menimbulkan kegaduhan dan akan melahirkan distrust umat.
- Penulis :
- Syahrul Ansyari
