Pantau.com - Empat sekjen partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 menggelar pertemuan tertutup di hotel The Capitol SCBD, Jakarta, Senin malam, 3 September 2018. Dari hasil pertemuan itu parpol koalisi Prabowo-Sandi bersepakat untuk menolak jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185 juta yang sudah dirilis KPU.
Hal itu diungkapkan Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan pers usai gelar pertemuan di Restauran Batik Kuring di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin, 3 September 2018.
Baca juga: Berpegang Teguh pada PKPU Sebelumnya, KPU Tegas Tolak Bacaleg Mantan Koruptor
Mustafa mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi perhatian serius. Menurutnya, saat ini terdapat perbedaan data pemilih yang dimiliki partai dengan data yang sudah dirilis oleh KPU.
"Dari hasil pertemuan ini kita mendapatkan pemaparan hasil data sementara DPS masing-masing partai. Lalu kami konfirmasi lagi ke KPU dari data itu, dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25 jutaan pemilih ganda," ujar Mustafa.
Kemudian, Mustafa menyebut di beberapa daerah pilih ditemukan beberapa pemilih ganda sampai 11 kali dalam satu TPS. Untuk itu, ia meminta KPU untuk memperbaiki terlebih dahulu DPT yang disinyalir bisa menimbulkan kecurangan.
"Kita minta diutuhkan dulu untuk kita olah lagi datanya apakah masih ada penggandaan. Bisa dibayangkan dari 137 juta itu ada yang tergandakan 25 juta. Nah itu kita akan cermati bersama-sama," ungkapnya.
Atas itu lah, Mustafa menyebut, koalisi Prabowo-Sandi menolak jika nantinya KPU menetapkan langsung DPT pileg dan pilpres yang sudah dirilis dalam rapat pleno yang rencananya akan digelar pada Rabu, 5 September mendatang. Menurutnya, harus ada beberapa hal yang harus diklarifikasi oleh KPU terlebih dahulu sebelum disahkan.
"Memang ada hal-hal yang memerlukan klarifikasi lebih dalam dari KPU sebelum ada penetapan. Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres," pungkasnya.
Baca juga: Loloskan Eks Koruptor Menjadi Caleg, Pengamat: Bawaslu Mempermalukan Diri Sendiri
Hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, ia mengaku persoalan ini harus menjadi fokus KPU. Wakil Ketua MPR RI itu pun berharap pelaksanaan pemilu dapat berlangsung jujur serta adil.
"Kami minta KPU agar ingin agenda Rabu KPU benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka kami minta KPU menyerahkan data 185 juta pemilih itu terlebih dahulu. Kami ingin pilpres dan pileg berlangsung jujur dan adil," pungkasnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
