Pantau - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menyatakan menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus penggunaan jet pribadi oleh Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, dan empat anggota KPU lainnya yang dinilai sebagai pelanggaran etik dengan nilai pembiayaan mencapai Rp90 miliar.
Dalam keterangannya, Doli menyayangkan bahwa polemik ini masih terus bergulir meski sebelumnya DPR telah memberikan teguran langsung kepada KPU.
“Saya cukup menyayangkan, ternyata isu ini tidak berhenti, masih terus berlanjut. Padahal waktu itu, saat saya masih menjabat sebagai Ketua Komisi II, kami sudah mengingatkan KPU. Pertama, kami menegur karena penggunaan private jet itu tidak pantas dan tidak tepat dalam situasi ekonomi masyarakat yang masih sulit seperti sekarang,” ujarnya.
DPR Tegur Keras, Minta KPU Bertanggung Jawab
DPR melalui Komisi II telah meminta KPU untuk tidak mengulangi penggunaan fasilitas mewah, sekaligus mendesak agar laporan pertanggungjawaban disiapkan secara transparan.
“Tujuan dari permintaan tersebut adalah agar publik mendapat penjelasan yang jelas dan tidak muncul dugaan pelanggaran lebih lanjut,” kata Doli.
Namun, menurutnya, perkembangan kasus ini justru semakin kompleks karena sudah ada laporan masuk ke DKPP dan KPK.
“Kami sudah minta agar KPU segera menyelesaikan persoalan ini dengan menyiapkan pertanggungjawaban yang lengkap. Tapi ternyata kasusnya berkembang, dan kemarin sudah ada yang melaporkan ke DKPP. DKPP sudah memutuskan memberi teguran keras kepada anggota KPU yang dianggap terlibat,” tegasnya.
Minta KPU Jaga Integritas Menjelang Pemilu
Ahmad Doli juga menyampaikan keprihatinan atas kabar bahwa kasus ini kini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berpotensi menyeret masalah ini ke ranah hukum.
“Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum. Tolong kawan-kawan di KPU segera menyiapkan pertanggungjawaban agar masalah ini tidak berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa KPU adalah bagian dari hulu sistem demokrasi, yang memiliki peran strategis dalam menghasilkan pemimpin nasional dan daerah.
“Di hulu ini seharusnya bersih dari masalah,” tegas legislator dari Dapil Sumatera Utara III tersebut.
Doli pun mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap KPU, apalagi menjelang tahapan-tahapan penting Pemilu mendatang.
“Kami berharap teman-teman KPU bisa memastikan seluruh kegiatan, termasuk urusan pembiayaan dan perjalanan dinas, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Jangan sampai ada pelanggaran, apalagi yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Saya kira keputusan DKPP sudah cukup dan sebaiknya dihormati,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
