Pantau - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui tambahan alokasi anggaran dari pemerintah untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara sebesar Rp15 triliun.
"IKN tahun ini kami setujui anggaran Rp22 triliun dan pemerintah melakukan akselerasi pertambahan Rp15 triliun untuk tahun ini. Totalnya Rp37 triliun yang disetujui," ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, Jumat (9/6/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pihaknya terus gencar mencari investor dalam pembangunan proyek IKN.
Melalui tim percepatan pembangunan IKN, kini pemerintah sedang mempersiapkan insentif, status tanah, model bisnis, serta pengembangan kawasan yang nantinya akan ramah terhadap investasi.
"Infrastruktur yang dibangun makin berkembang dan harus menyelesaikan dengan itu minat investor, jadi minat investor tidak kurang. Ini yang kita selesaikan sekarang. Target 27 Juli harus selesai," kata Luhut.
Luhut juga memastikan, kualitas pembangunan IKN harus berstandar internasional. Oleh karena itu, ia menginginkan pengawasannya harus dari tenaga kerja asing.
"Saya lapor ke Presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai 'bule' untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," jelas Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat anggaran untuk mendukung infrastruktur IKN Nusantara tahun 2020-2023 sebesar Rp36,72 triliun dari total Rp62,27 triliun sampai dengan 2024.
Sementara, anggaran untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung infrastruktur Sumber Daya Air (Rp1,14 triliun), jalan dan jembatan (Rp9,72 triliun), permukiman (Rp11,58 triliun), perumahan (Rp4,20 triliun), dan Bina Konstruksi (Rp37 miliar).
"IKN tahun ini kami setujui anggaran Rp22 triliun dan pemerintah melakukan akselerasi pertambahan Rp15 triliun untuk tahun ini. Totalnya Rp37 triliun yang disetujui," ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, Jumat (9/6/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pihaknya terus gencar mencari investor dalam pembangunan proyek IKN.
Melalui tim percepatan pembangunan IKN, kini pemerintah sedang mempersiapkan insentif, status tanah, model bisnis, serta pengembangan kawasan yang nantinya akan ramah terhadap investasi.
"Infrastruktur yang dibangun makin berkembang dan harus menyelesaikan dengan itu minat investor, jadi minat investor tidak kurang. Ini yang kita selesaikan sekarang. Target 27 Juli harus selesai," kata Luhut.
Luhut juga memastikan, kualitas pembangunan IKN harus berstandar internasional. Oleh karena itu, ia menginginkan pengawasannya harus dari tenaga kerja asing.
"Saya lapor ke Presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai 'bule' untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," jelas Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat anggaran untuk mendukung infrastruktur IKN Nusantara tahun 2020-2023 sebesar Rp36,72 triliun dari total Rp62,27 triliun sampai dengan 2024.
Sementara, anggaran untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung infrastruktur Sumber Daya Air (Rp1,14 triliun), jalan dan jembatan (Rp9,72 triliun), permukiman (Rp11,58 triliun), perumahan (Rp4,20 triliun), dan Bina Konstruksi (Rp37 miliar).
- Penulis :
- Aditya Andreas
