Pantau - Presiden Joko Widodo membandingkan proyek SD Inpres saat ditanya perihal kabar akan merekrut tenaga asing untuk mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pemerintah tak ingin hasil pembangunan IKN yang tak sesuai harapan. Ia pun menyindir, tidak ingin hasil IKN seperti gedung SD Inpres pada era Presiden Soeharto.
"Ndak-ndak, ya karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, mau?" kata Jokowi.
Lalu, bagaimanakah fakta sebenarnya program SD Inpres yang menjadi program di masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut?
Berdasarkan hasil penelitian dari tiga ekonom asal Amerika Serikat, yakni Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer, program SD Inpres justru mendapatkan pengakuan dunia.
Mereka mengutip data Bank Dunia, sepanjang 1973 hingga 1979, Indonesia telah membangun sebanyak 61.807 unit sekolah SD baru. Kala itu, setiap sekolah mampu menampung sekitar 500 siswa.
Presiden Soeharto telah mengeluarkan lebih dari 500 juta USD, atau setara 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) di tahun 1973.
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, pembangunan SD Inpres menyebabkan anak-anak usia dua sampai enam tahun pada 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun pendidikan lebih banyak untuk setiap sekolah yang dibangun.
Program SD Inpres juga mendorong proporsi yang signifikan dari populasi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
Peningkatan itu diterjemahkan ke dalam kenaikan upah 1,5 hingga 2,7 persen untuk setiap sekolah tambahan.
Menurut hitungannya, efek pembangunan SD Inpres sukses meningkatkan ekonomi Indonesia kala itu. Bahkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 hingga 10,6 persen.
"Saya mengevaluasi efek dari program ini pada pendidikan dan upah dengan menggabungkan perbedaan antar daerah dalam jumlah sekolah yang dibangun dengan perbedaan antarkelompok yang disebabkan oleh durasi program," kata Duflo saat menerima nobel ekonomi di Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Menurutnya, pemerintah tak ingin hasil pembangunan IKN yang tak sesuai harapan. Ia pun menyindir, tidak ingin hasil IKN seperti gedung SD Inpres pada era Presiden Soeharto.
"Ndak-ndak, ya karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, mau?" kata Jokowi.
Lalu, bagaimanakah fakta sebenarnya program SD Inpres yang menjadi program di masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut?
Berdasarkan hasil penelitian dari tiga ekonom asal Amerika Serikat, yakni Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer, program SD Inpres justru mendapatkan pengakuan dunia.
Mereka mengutip data Bank Dunia, sepanjang 1973 hingga 1979, Indonesia telah membangun sebanyak 61.807 unit sekolah SD baru. Kala itu, setiap sekolah mampu menampung sekitar 500 siswa.
Presiden Soeharto telah mengeluarkan lebih dari 500 juta USD, atau setara 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) di tahun 1973.
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, pembangunan SD Inpres menyebabkan anak-anak usia dua sampai enam tahun pada 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun pendidikan lebih banyak untuk setiap sekolah yang dibangun.
Program SD Inpres juga mendorong proporsi yang signifikan dari populasi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
Peningkatan itu diterjemahkan ke dalam kenaikan upah 1,5 hingga 2,7 persen untuk setiap sekolah tambahan.
Menurut hitungannya, efek pembangunan SD Inpres sukses meningkatkan ekonomi Indonesia kala itu. Bahkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 hingga 10,6 persen.
"Saya mengevaluasi efek dari program ini pada pendidikan dan upah dengan menggabungkan perbedaan antar daerah dalam jumlah sekolah yang dibangun dengan perbedaan antarkelompok yang disebabkan oleh durasi program," kata Duflo saat menerima nobel ekonomi di Massachusetts Institute of Technology (MIT).
- Penulis :
- Aditya Andreas
