Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis membantah pernyataan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra soal pemesanan tiket.
Menurut Iskan, Komisi VIII selama ini tidak pernah sekalipun meminta untuk disiapkan kursi kelas bisnis, apalagi dengan gratis.
“Jadi apa yang disampaikan Dirut Garuda Indonesia itu tidak benar. Semua yang terkait dengan keberangkatan Anggota DPR Komisi VIII dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan haji," papar Iskan, Senin (19/6/2023).
Ia juga menegaskan, DPR memesan tiket kepada Garuda dengan pembayaran penuh yang diserahkan kepada pihak travel perjalanan.
Maka dari itu, Iskan menyayangkan adanya pernyataan yang keluar dari Dirut Garuda Indonesia yang menimbulkan opini buruk DPR di mata publik.
“Bila demikian, mestinya Garuda tidak perlu memaksa diri dengan membuat opini yang menyesatkan itu. Toh, Anggota DPR bisa memesan tiket dari maskapai lainnya,” ujarnya.
Iskan menuntut Dirut Garuda untuk melakukan permohonan maaf dan mengklarifikasi atas pernyataan yang sempat membuat gaduh publik tersebut.
"Karena sudah sangat merugikan DPR, maka harusnya Dirut Garuda segera menarik pernyataannya dan meminta maaf. Agar tidak mengganggu konsentrasi pelaksanaan dan pengawasan haji oleh DPR,” tandasnya.
Menurut Iskan, Komisi VIII selama ini tidak pernah sekalipun meminta untuk disiapkan kursi kelas bisnis, apalagi dengan gratis.
“Jadi apa yang disampaikan Dirut Garuda Indonesia itu tidak benar. Semua yang terkait dengan keberangkatan Anggota DPR Komisi VIII dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan haji," papar Iskan, Senin (19/6/2023).
Ia juga menegaskan, DPR memesan tiket kepada Garuda dengan pembayaran penuh yang diserahkan kepada pihak travel perjalanan.
Maka dari itu, Iskan menyayangkan adanya pernyataan yang keluar dari Dirut Garuda Indonesia yang menimbulkan opini buruk DPR di mata publik.
“Bila demikian, mestinya Garuda tidak perlu memaksa diri dengan membuat opini yang menyesatkan itu. Toh, Anggota DPR bisa memesan tiket dari maskapai lainnya,” ujarnya.
Iskan menuntut Dirut Garuda untuk melakukan permohonan maaf dan mengklarifikasi atas pernyataan yang sempat membuat gaduh publik tersebut.
"Karena sudah sangat merugikan DPR, maka harusnya Dirut Garuda segera menarik pernyataannya dan meminta maaf. Agar tidak mengganggu konsentrasi pelaksanaan dan pengawasan haji oleh DPR,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
