Pantau - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah polusi udara yang kian memburuk di wilayah Jabodetabek.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi upaya rekayasa cuaca yang dilakukan BMKG. Namun, ia merasa hal itu belum cukup.
Rahmad menilai, pengendalian polusi udara harus dilakukan secara menyeluruh dibarengi dengan kebijakan yang berkelanjutan, baik jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Suatu kebijakan jangka pendek, misalnya seperti pembatasan jumlah kendaraan, tidak akan serta merta mengubah udara jadi bersih. Jadi kebijakan ini harus berlanjut dengan kebijakan jangka menengah dan panjang,” kata Rahmad.
Ia menilai, kebijakan jangka pendek, yakni mengurangi buangan emisi kendaraan di ibu kota cukup signifikan mengurangi kepekatan udara di Jakarta.
“Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, mengurangi kontribusi polusi udara yang di sebabkan oleh buangan emisi kendaraan saya kira cukup signifikan,’’ katanya.
Namun, lanjutnya, pengurangan jumlah kendaraan itu harus dilanjutkan dengan kebijakan jangka menengah. Misalnya, ajakan kepada ASN, khususnya yang bekerja di Jakarta untuk Work From Home (WFH) secara bergantian, meskipun upaya ini juga belum mencukupi.
"Para ASN yang bekerja di pemerintahan sebaiknya digilir agar WFH. Entah itu 50 persen atau berapapun persentasenya, itu bisa sedikit mengurangi beban polusi udara,” sebutnya.
Karena itu, ia mendorong perlu adanya kebijakan jangka panjang seperti penggunaan energi ramah yang lingkungan.
Rahmad menilai, pemerintah bisa mencontoh langkah-langkah drastis yang pernah dilakukan negara China saat negara tirai bambu tersebut dikepung polusi udara yang ekstrem.
- Penulis :
- Aditya Andreas
