Menag Yaqut: Penolakan Terhadap Pluralitas adalah Penyangkalan Terhadap Realitas

Pantau - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan budaya toleransi sangat penting dalam menghadapi dinamika globalisasi. Menurut Menag, tiap masyarakat, tiap bangsa, dan etnis saat ini dipaksa untuk secara permanen berhadapan dengan ‘mereka yang lain’ yang berbeda dengan mereka.

"Tanpa culture of tolerance, gejolak dan perubahan ini akan dengan mudah terpeleset menjadi tragedi kemanusiaan baru. Budaya toleransi merupakan kunci utama dalam mengelola keragaman dan perbedaan," kata Menag Yaqut saat memberikan sambutan pada pembukaan Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023, di Jakarta.

Bagi Indonesia, lanjut pria akrab disapa Gus Men itu, memperkuat budaya toleransi dan mempertahankan masyarakat majemuk yang terbuka, satu garis lurus dengan keperluan dan agenda melestarikan demokrasi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Pengalaman Indonesia dalam merawat toleransi, erat kaitannya dengan budaya demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

“Indonesia merupakan salah satu negara dengan eksperimen toleransi terpanjang dan paling intens. Tradisi dan kepercayaan Indonesia mendorong warga negara untuk memahami, mengilustrasikan, dan menerjemahkan perbedaan menjadi fakta yang dapat dimengerti dan diadaptasikan dalam pergaulan sesama warga,” ujarnya.

"Kami, Indonesia, menyadari betul bahwa tak ada hidup bersama yang tidak plural, tidak ada sejarah yang tidak ditandai dengan kemajemukan. Pluralitas adalah ciri kodrati tata realitas, baik natural maupun kultural. Karena itu penolakan terhadap pluralitas sesungguhnya adalah penyangkalan terhadap realitas," sambungnya.

Menag Yaqut juga menyambut baik setiap inisiatif untuk terus menguatkan budaya toleransi. Mainstreaming UN Human Rights Council Resolution 16/18 harus didukung. “Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia siap berbagi praktik baik dalam penguatan budaya toleransi yang banyak berkembang di masyarakat,” katanya.

Acara ini diselenggarakan hasil kerja sama Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama. Tema yang diangkat, “Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming the UN Resolution 16/18”. JDP dihadiri para tokoh agama, aktivis HAM, perwakilan Kedubes 64 negara, FKUB 34 provinsi, para penyuluh agama, dan para akademisi dari berbagai negara.

Dalam sesi diskusi dengan Duta Besar negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik, kegiatan itu dimoderatori oleh Tenaga Ahli Menteri Agama, Mahmud Syaltout. Menurutnya, Gus Men selaku Menteri Agama menyampaikan sambutan yang sangat mendalam tentang pluralitas.

"Pada acara ini, saya sangat senang bisa memberikan kontribusi kecil dengan menjadi moderator diskusi para Duta Besar negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik," kata Syaltout dikutip di akun instagramnya, Kamis (31/8/2023).