Dua Kali Mangkir, KPK Jemput Paksa Tersangka Anggota DPRD Sumut di Rumahnya

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut M Faisal yang telah ditetapkan tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 di kota Medan, Rabu (26/9/2018).

"Siang ini, 26 September 2018 tim KPK melakukan penangkapan terhadap tersangka M Faisal, anggota DPRD Sumut di Perumahan Villa Asoka A-9, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: KPK Kembali Tahan Tiga Anggota DPRD Sumut

Saat ini, lanjut Febri, tersangka M Faisal sedang diperiksa di Polsek Sunggal Kota Medan dan direncanakan pada Rabu sore dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk proses lebih lanjut.

"Tersangka sebelumnya telah dipanggil tiga kali, namun dua kali tidak datang. 16 Juli 2018 hadir, pada 7 dan 24 September 2018 tidak hadir," ungkap Febri.

Dalam penangkapan tersebut, KPK turut dibantu oleh tim dari Polda Sumatera Utara.

"Kami ingatkan pada tersangka lain agar kooperatif dan hal ini menjadi pelajaran agar memenuhi panggilan penyidik dan mengikuti proses hukum yang berlaku," tegas Febri.

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus tersebut, KPK telah melakukan penahan terhadap 21 orang, baik mantan maupun anggota DPRD Sumut.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Para Anggota dewan tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Baca juga: Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Korupsi ke KPK, Akui Salah dan Minta Maaf

Kasus pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.