Pantau - Plt Kadisdik DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan, Pemprov menemukan lebih dari 75 ribu data Kartu Jakarta Pintar (KJP) salah sasaran saat sedang dilakukan verifikasi ulang bansos pendidikan oleh pihaknya.
"Data penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2023 adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) per Februari 2022 ditambah per November 2022 sebanyak 662.194 anak usia 6-21 tahun,'' ungkap Purwosusilo, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).
''Setelah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi, hasilnya sebanyak 75.497 tidak layak," sambungnya.
Lalu kata Purwosusilo, dari 75.497 orang penerima yang tidak tepat sasaran tersebut, yang disebabkan blank sebanyak 36 orang, alamat tidak ditemukan sebanyak 22.024, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219, memiliki mobil sebanyak 21.462, dan memiliki NJOP di atas Rp1 miliar sebanyak 1.244.
"Di luar DTKS per Februari 2022 dan per November 2022 di atas, masih ada penerima KJP Plus lanjutan (existing) tahun 2022 yang belum terdaftar dalam DTKS, yakni sebanyak 108.018 orang,'' tuturnya.
''Terhadap data ini juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat bansos KJP Plus," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga mengungkap adanya penerima KJP menjual sembako yang dibelinya dari program subsidi pangan Pemprov DKI. Heru Budi menegaskan tindakan itu dilarang.
"KJP nggak bisa dijualbelikan, KJP itu untuk baju, tas, alat sekolah. Kalau tadi disampaikan dijual-belikan itu adalah subsidi pangan untuk penerima KJP," ucap Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).
- Penulis :
- Sofian Faiq
