Pantau.com - Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat tidak mempermasalahkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan status tersangka terhadap calon kepala daerah atau peserta pilkada.
Djarot merespon positif wacana tersebut karena akan bagus untuk penegakan hukum di Indonesia.
"Itu bagus. Silakan saja dirilis mulai dari calon wali kota, bupati, hingga gubernur," kata Djarot usai menghadiri Rapat Kerja Cabang Khusus PDI Perjuangan Kota Medan di Asrama Haji Medan, Rabu (14/3/2018).
Baca juga: KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah yang Tersandung Korupsi
Namun, Djarot mengharapkan penetapan status tersangka itu harus disertai bukti-bukti yang konkret dan tidak memiliki tujuan politis.
"Bagus bagi semuanya. Jadi kita tahu, hukum jalan terus," katanya.
Meski pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta, namun Djarot Saiful Hidayat tidak merasa khawatir, termasuk jika ada penyadapan.
"Nomor handphone saya tidak pernah diganti-ganti, itu saja," kata Djarot.
Baca juga: Tim Hukum 'Hasanah' Laporkan Akun Instagram ke Bawaslu, Kenapa?
Pasangan Sihar Sitorus ini mengungkapkan, di lingkungan PDI Perjuangan telah memberlakukan prosedur tetap dengan memecat kadernya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
"Kita sudah jelas. Kalau sudah terlibat, kalau OTT, langsung pecat," ujar Djarot.
- Penulis :
- Adryan N
