Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa alokasi sumber daya untuk program penanganan tengkes (stunting) di Indonesia masih belum tepat sasaran.Hal itu ia sampaikan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menemukan berbagai kelemahan dalam tata kelola anggaran, khususnya di tingkat daerah.
Sebagai informasi, total anggaran untuk penanganan stunting dalam APBN 2024 mencapai Rp187,5 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk bidang kesehatan.
Baca juga: Luhut Godok Perhitungan Bansos Jadi Sinyal PPN 12 Persen DiundurNamun Luhut menilai sekitar 49,5 persen dari anggaran tersebut dinilai belum efektif di tingkat pemerintah daerah (pemda).
Ia membeberkan distribusi anggaran stunting yang mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp3,43 triliun, provinsi Rp1,02 triliun, kabupaten/kota Rp770,1 miliar, dan desa Rp4,9 miliar.“Program stunting juga kita lihat, banyak dana-dana stunting itu (tidak tepat sasaran), padahal (dibelanjakan) hal-hal yang tidak perlu, ini hasil audit BPKP,” kata Luhut saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) dalam acara forum Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin.
Baca juga: Soal Larangan Penjualan iPhone 16, Begini Respons Luhut
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan audit BPKP menunjukkan bahwa perencanaan kinerja memang masih belum optimal. Kurangnya grand design yang memadai, serta data yang tidak akurat menjadi hambatan utama dalam efektivitas program ini.Dalam paparannya, ia memberikan contoh lain berupa alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg yang 44,4 persen belum tepat sasaran, hingga subsidi listrik yang 43,7 persen salah sasaran.Oleh karena itu Pemerintah, lanjut Luhut, berkomitmen memperbaiki tata kelola program melalui berbagai pendekatan, termasuk penerapan digitalisasi.
Baca juga: Retret Kabinet Merah Putih, Luhut Berbagi Pengalaman Pemerintahan 2014-2024
Transparansi dan efisiensi menjadi kunci guna memastikan bahwa semua program memiliki dasar data yang valid dan dilaksanakan berdasarkan studi yang matang.“Saya kira ini semua tidak ada yang tidak bisa dengan digitalisasi, gap tech tadi itu saya kira menjadi sangat penting,” ujarnya pula.Selain itu, audit BPKP akan terus menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh.
Dalam konteks ini, Luhut mengingatkan agar setiap proyek infrastruktur atau program pembangunan lainnya didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekadar alasan administratif.
Baca juga: Menko Luhut Klaim Sudah Pikirkan Dampak Negatif Ekspor Sedimen Laut
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
