Pantau - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) hingga akhir 2024 telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp 3,53 triliun untuk pembebasan lahan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dilansir Kompas.com, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto, pada Sabtu (25/1/2025) mengungkapkan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk beberapa proyek infrastruktur penting, termasuk pembangunan Jalan Tol Seksi 3A, 3B, dan 5A, serta Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B, 6A, dan 6B.
Sebanyak Rp 2,87 triliun dari dana tersebut dialokasikan khusus untuk pengadaan lahan proyek jalan tol dan jalan bebas hambatan yang berada di IKN. Dari jumlah tersebut, hingga 31 Desember 2024, sebanyak Rp 2,32 triliun atau sekitar 78,11 persen telah disalurkan. "Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari program PSN," ungkap Rustanto lebih lanjut.
Baca juga: Sekjen MPR RI Dukung Percepatan Pembangunan IKN
Selain itu, pendanaan juga dialokasikan untuk pengadaan lahan bagi proyek infrastruktur sumber daya air yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Untuk tahun anggaran 2025, LMAN telah menyediakan dana sebesar Rp 2,34 triliun untuk mendukung pengadaan lahan PSN di IKN.
"Penyaluran dana ini dilakukan dengan mengikuti tata kelola yang transparan dan regulasi yang berlaku, serta menjalin kolaborasi yang erat dengan Kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya," tambahnya.
Sementara itu, progres pembangunan infrastruktur IKN Tahap I yang berlangsung dari 2022 hingga 2024 telah berhasil diselesaikan. Berbagai proyek penting telah rampung, termasuk pembangunan Istana Garuda, Istana Negara, Lapangan Upacara, Kantor Kementerian Koordinator 1-4, serta Kantor Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, telah dibangun Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, Gallery Center, Visitor Center, serta 20 Tower Rusun ASN dan Bukit Bendera, serta sejumlah proyek besar lainnya, seperti Bendungan Sepaku Semoi dan Jembatan Pulau Balang.
Saat ini, pembangunan IKN memasuki Tahap II untuk periode 2025-2029 dengan fokus utama menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pada tahap ini, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada pengembangan ekosistem yudikatif dan legislatif, serta pembukaan akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tahap kedua ini, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 48,8 triliun.
Baca juga: Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan Gedung Parlemen di IKN Hari Ini
- Penulis :
- Latisha Asharani
- Editor :
- Latisha Asharani
