Pantau - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan kesiapan untuk mengeksekusi rencana evakuasi sekitar 1.000 warga Gaza ke Indonesia, namun masih menunggu arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Biro Informasi Kemenhan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa pihaknya siap melaksanakan apa pun yang diperintahkan oleh Presiden.
"Apa pun perintah dari Presiden kepada Kemenhan atau TNI, kami siap mengeksekusi," ujar Frega.
Proses Diplomatik Jadi Penentu
Frega menjelaskan bahwa keputusan evakuasi tidak bisa dilakukan sepihak oleh Indonesia karena berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri dan proses diplomatik dengan negara lain di kawasan Timur Tengah.
Ia menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan memimpin wacana evakuasi tersebut dan bertanggung jawab melakukan komunikasi dengan negara-negara terkait.
"Karena bukan hanya dengan Indonesia saja. Kita kalau misalnya melakukan proses untuk membantu, mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan, itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah," kata Frega.
Rencana ini sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prabowo pada 9 April 2025 dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum ia berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap menampung sekitar 1.000 warga Palestina dari Gaza pada gelombang pertama evakuasi, dengan fokus kepada mereka yang mengalami luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.
"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ujar Prabowo.
Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut baru bisa dijalankan setelah mendapat persetujuan dari otoritas Palestina dan pihak-pihak internasional yang berkepentingan.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," tambah Prabowo.
- Penulis :
- Pantau Community
