Pantau - Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mandiri secara fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan hal ini seusai rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan para kepala daerah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
"Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhirnya bisa memberdayakan daerah itu sendiri dengan cara pendekatan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi peran BUMD dan BLUD," ujar Rifqinizamy.
Rapat 3 Hari Bahas Dana Transfer dan Desentralisasi Fiskal
Rapat tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan terkait dana transfer pusat ke daerah yang telah digelar sejak Senin (28/4), dengan menghadirkan belasan gubernur serta perwakilan kepala daerah lainnya.
"Tiga hari berturut-turut kami undang dan semuanya datang, kendati tidak semua gubernur, ada yang beberapa mewakilkan kepada wakil gubernur, tentu ini sejarah baru untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," ungkap Rifqinizamy.
Ia menambahkan bahwa berbagai hambatan teknis dalam pelaksanaan otonomi daerah akan segera ditindaklanjuti bersama Kementerian Dalam Negeri dan mitra kerja lainnya.
"Adapun hal-hal teknis yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan otonomi selama ini, kami akan lakukan secepat mungkin bersama Kementerian Dalam Negeri dan mitra kerja yang lain," tambahnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa rangkaian rapat selama tiga hari ini memberikan gambaran menyeluruh tentang semangat desentralisasi fiskal yang perlu terus diperkuat.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan kami perbaiki regulasinya, mungkin barangkali ada yang belum mewadahi dengan desentralisasi tersebut," kata Ribka.
Fokus Pada Peningkatan Tata Kelola BLUD
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah dorongan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi sektor-sektor yang bisa mendongkrak PAD.
"Mendorong kemandirian fiskal daerah yang kuat kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia dengan menggali lagi seluruh potensi di berbagai sektor untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Rifqinizamy.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola BLUD yang berorientasi pada prinsip kemandirian keuangan serta mendorong layanan publik yang lebih inovatif.
Optimalisasi BLUD menurutnya harus difokuskan pada sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya melalui pendekatan inovasi manajerial dan peningkatan pelayanan.
- Penulis :
- Arian Mesa
