Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerimaan siswa di Sekolah Rakyat harus diperketat guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi.
Ia menyatakan bahwa seleksi harus didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional untuk memastikan keadilan bagi masyarakat paling rentan.
Setelah itu, dilakukan verifikasi langsung ke lapangan secara kolektif, bukan per individu, dengan melibatkan pendamping PKH, RT/RW, kepala desa atau lurah, kepala sentra, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Mensos juga mengajak wartawan untuk ikut mengawasi dan melaporkan bila ada peserta yang tidak layak lolos seleksi.
Ia menekankan bahwa peserta Sekolah Rakyat harus benar-benar berasal dari kelompok miskin atau miskin ekstrem, terutama dari desil 1 ekonomi menurut data statistik.
Sebagai contoh, ia menyebut seorang janda buruh tani dengan empat anak sebagai profil ideal penerima manfaat.
Saifullah memperingatkan bahwa tidak boleh ada penyimpangan dalam proses penerimaan, dan seleksi tidak boleh didasarkan pada kedekatan atau relasi pribadi dengan pengambil keputusan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
