Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pontianak untuk menyusun dua dokumen penting: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat transformasi struktural, penguatan ketahanan pangan, serta memastikan sinergi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Kepala Bappeda Kalbar, Mahmuda, menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman pembangunan jangka menengah lima tahun, sementara RKPD digunakan sebagai acuan tahunan dalam penyusunan APBD 2026.
Musrenbang ini dirancang partisipatif dan menggunakan pendekatan bottom-up agar pembangunan inklusif, responsif, dan berbasis kebutuhan daerah.
Sinergi Pusat-Daerah, Targetkan Pemerataan dan Daya Saing
RPJMD Kalbar telah melalui penyusunan teknokratik, konsultasi publik, dan pembahasan DPRD sejak 2024, sementara RKPD 2026 dirancang lewat forum lintas kabupaten/kota dan penyelarasan dengan kementerian/lembaga.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengapresiasi Kalbar yang konsisten menyelaraskan dokumen daerah dengan RPJPN 2025–2045 dan UU No. 59 Tahun 2024, yang menargetkan penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Ia juga menyoroti capaian Kalbar dalam menekan pengangguran menjadi 4,86% dan kemiskinan menjadi 6,25% per akhir 2024.
Dengan potensi ekonomi besar, Kalbar didorong mempercepat hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian, serta memanfaatkan Pelabuhan Internasional Kijing dan peningkatan konektivitas jalan provinsi.
APBD Kalbar yang dinilai kuat—terbukti dari realisasi pendapatan tertinggi nasional per 8 April 2025—diharapkan fokus pada belanja berdampak tinggi seperti layanan publik, lapangan kerja, dan investasi berbasis pemerataan.
Fokus Pembangunan: SDM, Ketahanan Pangan, dan Energi Hijau
RKPD 2026 juga harus mengakomodasi visi kepala daerah terpilih dan selaras dengan agenda nasional seperti delapan Astacita Presiden serta 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.
Prioritas utama pembangunan Kalbar mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor strategis.
Wilayah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu ditargetkan sebagai lumbung pangan Kalbar.
Pemerintah pusat juga mendorong pendidikan vokasi dan pengembangan energi hijau berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari transisi ekonomi berkelanjutan.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremoni, tetapi ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar benar-benar selaras dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Balian Godfrey
