Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengharmoniskan desain dan konsep awal Proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.
Sejumlah rancangan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PPN/Bappenas dinilai perlu disinkronkan agar proyek dapat terlaksana secara terpadu dan tepat sasaran.
Dalam hal ini, Kemenko IPK akan bertindak sebagai fasilitator utama dalam proses harmonisasi konsep, demi memastikan kelangsungan dan efektivitas pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Tantangan Penurunan Tanah Jadi Prioritas, Butuh Strategi Jangka Panjang
AHY menyoroti bahwa wilayah pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk Jakarta bagian utara, mengalami penurunan permukaan tanah atau land subsidence yang semakin mengkhawatirkan.
Ia menekankan bahwa kondisi ini membutuhkan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat pesisir dari risiko bencana banjir rob di masa depan.
Tanggul pantai yang ada saat ini diprediksi tidak akan cukup efektif dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, sehingga perlu strategi yang lebih matang, khususnya dari sisi perencanaan dan pembiayaan.
Menurut AHY, perhitungan sumber anggaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur sebesar ini.
Ia juga aktif menjalin komunikasi dengan investor dalam dan luar negeri untuk menjelaskan prioritas pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.
Proyek Giant Sea Wall sendiri merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disusun sejak lama.
Sejak tahun 2016, Kementerian PU telah bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan Korea Selatan dalam mengkaji pembangunan tanggul laut sepanjang 946 kilometer dari Cilegon hingga Gresik.
- Penulis :
- Gian Barani
