Pantau - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib membuka akses informasi kepada media massa sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Hafid dalam acara "Ngobrol Produktif Bersama Pers" yang digelar di Kota Palu pada Sabtu, 10 Mei 2025, didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido.
Anwar Hafid menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari nilai moral, agama, dan prinsip dasar pemerintahan yang sehat.
"Saya harap kepala OPD menghadapi wartawan, kalau ada konfirmasi, jawab saja, apa pun adanya," ujarnya di hadapan para peserta.
Media sebagai Mitra dan Kontrol Sosial
Gubernur menginstruksikan agar kepala OPD aktif menjawab pertanyaan wartawan, terutama terkait program-program pemerintah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.
"Jangan alergi dengan wartawan. Kalau soal kedinasan, itu wajib dijawab. Ceritakan, jangan ditutup-tutupi," katanya.
Menurut Anwar, informasi kedinasan adalah hak publik yang tidak boleh ditahan-tahan karena masyarakat berhak mengetahui kinerja pemerintah.
Ia bahkan menyebut kritik dari media sebagai "vitamin" yang menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
"Kalau media masih ribut, itu bagus. Artinya masih ada perhatian. Tapi kalau sudah sunyi, itu bahaya. Bisa jadi rakyat sudah tidak peduli lagi," tegasnya.
Selain itu, ia mendorong OPD untuk membangun komunikasi harmonis dengan wartawan agar program-program pemerintah bisa tersosialisasi dengan baik ke publik.
Ia juga mengingatkan bahwa media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dan harus menjalankan fungsi investigasi secara profesional jika ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Biar publik tahu. Jangan ditutupi," imbuhnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh para kepala OPD, pimpinan media, dan perwakilan organisasi pers di Sulawesi Tengah.
- Penulis :
- Arian Mesa
