Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur segera mengajukan usulan resmi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) ke kementeriannya agar dapat dilanjutkan ke proses koordinasi anggaran dengan Kementerian Keuangan.
Komitmen Pemerintah Pusat untuk Percepat Pembangunan
Yusril menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi langkah Pemkab OKU Timur yang telah menyiapkan lahan sejak lama.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang sejak lama telah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas," kata Yusril dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa pihaknya siap membantu mengoordinasikan proses lebih lanjut dengan kementerian teknis dan Kemenkeu untuk mempercepat realisasi pembangunan.
Sebagai Menko, Yusril juga menegaskan bahwa tugas koordinatifnya mencakup memastikan sinergi kebijakan antarinstansi demi penyelesaian persoalan daerah.
Sejak 2015, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas dan sertifikat tanah diterbitkan pada 2023.
Namun, pembangunan belum berjalan karena keterbatasan anggaran daerah.
Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah menyatakan harapan agar proyek ini menjadi prioritas dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
" Kami berharap pembangunan lapas ini dapat menjadi prioritas," ujar Lanosin.
Dorongan Perluasan Layanan Imigrasi
Selain persoalan lapas, Lanosin juga menyoroti layanan keimigrasian yang belum tersedia di OKU Timur.
Banyak warga, termasuk calon haji, kesulitan mengakses layanan karena tidak adanya kantor imigrasi terdekat.
Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, menekankan pentingnya peningkatan akses layanan keimigrasian di wilayah tersebut.
Nyoman menyarankan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Muara Enim dan penerapan program eazy passport di OKU Timur.
Eazy passport memungkinkan pembuatan paspor secara kolektif di luar kantor imigrasi dengan mobil layanan keliling.
" Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat. Selain itu, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di OKU Timur juga menjadi opsi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan," ucap Surya.
Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Dwi Nastiti, mengingatkan pentingnya keterlibatan kantor wilayah untuk mendukung pembangunan ke depan.
Ia juga menekankan bahwa lokasi pembangunan harus bebas dari potensi risiko bencana seperti banjir, longsor, atau gempa.
Selain itu, kata dia, usulan dari aparat penegak hukum (APH) setempat juga menjadi bagian penting dalam tahapan persiapan.
Rapat koordinasi yang dipimpin Menko Yusril diharapkan menjadi langkah nyata dalam percepatan pembangunan lapas dan pemerataan layanan keimigrasian yang mudah dijangkau masyarakat OKU Timur.
- Penulis :
- Arian Mesa
