Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para kepala daerah untuk mengawal dua program utama pemerintah pusat dalam rangka pengentasan kemiskinan, yaitu penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ajakan tersebut disampaikan saat Mensos menerima audiensi lima kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, pada Rabu, 21 Mei 2025.
"Dua hal ini penting, memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan DTSEN, dan memutus mata rantai kemiskinan melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ujar Saifullah Yusuf.
DTSEN untuk Penanganan Kemiskinan yang Lebih Terarah
Penggunaan DTSEN dinilai krusial untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih konvergen dan mengurangi tumpang tindih data sosial.
Dengan DTSEN, program pembangunan bisa disasar lebih tepat, serta strategi pengentasan kemiskinan dapat dijalankan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
DTSEN juga menyajikan profil sosial ekonomi penduduk secara lebih lengkap sehingga menjadi dasar kebijakan yang akurat.
Mensos juga meminta para kepala daerah untuk menyiapkan target penerima manfaat yang dapat digraduasi atau naik kelas agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Penerima manfaat yang telah digraduasi akan diarahkan ke berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan hingga bantuan modal usaha.
"Bantuannya adalah bantuan pemberdayaan. Bisa di Kementerian Sosial, tapi jelas lebih banyak lagi kalau di kementerian lain. (Kementerian) UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi yang lulus ini nama-namanya kita kirim ke kementerian lain," ucapnya.
Sekolah Rakyat, Solusi Pendidikan bagi Keluarga Miskin
Mensos juga menekankan pentingnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan bagi siswa dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan 2 di DTSEN.
Melalui Sekolah Rakyat, diharapkan muncul lulusan-lulusan yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
Sebanyak 63 sekolah gratis berkonsep asrama akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli mendatang.
Lokasi sekolah tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu 34 titik di Pulau Jawa, 13 di Sumatera, 8 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, 2 di Kalimantan, 2 di Maluku, dan 1 di Papua.
- Penulis :
- Arian Mesa
