Pantau - Memasuki 100 hari masa jabatan, Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah menunjukkan komitmen terhadap visi "Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi" melalui sejumlah program strategis yang menitikberatkan pada pelayanan dasar, infrastruktur, dan reformasi tata kelola.
Dilantik pada 20 Februari 2025, keduanya menghadirkan sejumlah kebijakan prioritas yang fokus pada penguatan layanan masyarakat, sinergi dengan program nasional, dan pembangunan jangka panjang yang berorientasi keberlanjutan.
Pilar utama kepemimpinan mereka terletak pada penguatan infrastruktur dan ketahanan pangan, yang diwujudkan melalui program unggulan "Banten Bagus".
Program ini mencakup pembangunan jalan, transportasi publik, sumber daya air, serta penyediaan hunian yang layak.
Salah satu program turunannya, "Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra)", menargetkan pembangunan 12 km jalan desa di 8 titik strategis pada tahun 2025.
Program Bang Andra didukung melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 dan bertujuan meningkatkan konektivitas antardesa guna memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) juga menjadi fokus utama di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, untuk menekan biaya angkut hasil tani dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Dengan strategi ini, proyeksi surplus beras Banten pada 2025 diperkirakan mencapai 242.108 ton.
Namun, efektivitas program masih sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan dan pengawasan terhadap anggaran.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Layanan Dasar
Di sektor pendidikan, pemerintah meluncurkan program "Banten Cerdas" dan "Sekolah Gratis" yang menyasar SMA/SMK serta sekolah khusus swasta.
Anggaran yang dialokasikan berkisar Rp150.000 hingga Rp250.000 per siswa per bulan, dimulai dari kelas X tahun ajaran 2025/2026 dan bertahap hingga kelas XII.
Sebanyak 811 sekolah swasta telah bergabung dalam program ini, namun tantangan distribusi dana yang merata dan pengawasan terhadap penyalahgunaan anggaran masih menjadi perhatian.
Selain itu, peningkatan kualitas sekolah negeri menjadi penting agar tidak terjadi ketimpangan dengan sekolah swasta.
Pada sektor kesehatan, program "Banten Sehat" dan "BEBASAKIT" (Banten Bebas Penyakit) menjadi motor utama pelayanan dasar.
Peresmian Gedung Bunker Radioterapi dan Pelayanan Kemoterapi di RSUD Banten menjadi tonggak penting, disusul operasional RSUD Uwes Qorny Cilograng dan RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan.
Program skrining TBC dan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas dilakukan secara bertahap.
Pemerintah juga menyediakan rumah singgah di Jakarta bagi pasien rujukan nasional sebagai bentuk pelayanan berbasis empati.
Di sisi lain, keterbatasan cakupan skrining gratis, akses layanan spesialis di wilayah terpencil, dan ketimpangan alokasi anggaran pendidikan di berbagai wilayah menjadi tantangan serius.
Pemerintah perlu menjamin distribusi program yang adil, khususnya bagi wilayah yang tertinggal seperti Pandeglang, Lebak, dan bagian luar Tangerang Raya.
Masalah skala program RTLH yang masih kecil dibandingkan kebutuhan riil di lapangan juga menuntut perhatian lebih.
Pemerintah menargetkan renovasi 250 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025, dengan visi menyelesaikan seluruh rumah tak layak di bawah kewenangan provinsi pada 2026.
Namun tanpa alokasi anggaran yang cukup dan pengawasan ketat, dampak program bisa menjadi minimal.
Banten kini tengah membangun fondasi penting untuk masa depan, namun keberhasilan nyata dari program-program tersebut akan diuji oleh keberlanjutan, pemerataan, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
