Pantau - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp83 triliun untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) pada tahun 2026.
Anggaran tersebut akan ditempatkan di perbankan agar koperasi desa dapat langsung mengakses dana melalui skema pembiayaan yang telah disiapkan.
Koperasi dapat mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar dengan tenor maksimal enam tahun dan bunga sebesar 6 persen.
Terdapat masa tenggang (grace period) antara 6 hingga 8 bulan sebelum koperasi mulai membayar cicilan pinjaman.
Dana pinjaman ini dapat digunakan baik untuk kebutuhan operasional (operating expenditure atau opex) maupun untuk belanja modal (capital expenditure atau capex).
Kolaborasi Antar Kementerian untuk Percepat Realisasi
Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Subandono, mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas kementerian telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program ini.
"Kami bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri telah menyusun surat keputusan bersama (SKB) agar pelaksanaan program ini bisa dipercepat," ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang dan gerai sangat penting karena selama ini menjadi kendala utama dalam operasional koperasi desa.
Target 80.000 Unit Koperasi Beroperasi Penuh pada Maret 2026
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menargetkan agar 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih yang telah memiliki legalitas bisa beroperasi penuh pada Maret 2026.
Fokus saat ini adalah pada pembangunan fisik koperasi, termasuk pembangunan gudang, gerai, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Tujuannya agar koperasi dapat beroperasi secara optimal dan mendukung perekonomian desa.
Ferry menyebut bahwa hingga Oktober 2025, pembangunan infrastruktur koperasi sudah dimulai di sekitar 5.000 titik desa, dan jumlah ini akan terus bertambah secara bertahap.
Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penyaluran plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit.
"Pada tahap awal ini semua fasilitas yang diberikan sama, model bisnis sama, hingga pembangunan fisik sama," katanya.
Ia menambahkan bahwa ke depan pembangunan koperasi akan lebih spesifik sesuai karakteristik desa masing-masing.
"Selanjutnya, pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih akan lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing kopdes, seperti desa petani, nelayan, dan lainnya. Juga, disesuaikan dengan hasil produk dari desa-desa," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
