Pantau - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih aktif memberikan rekomendasi bentuk dukungan bagi pelaku UMKM agar program pemberdayaan dan perlindungan berjalan efektif.
Menurut Helvi, penyusunan kebijakan sebaiknya tidak dilakukan secara top-down, melainkan melibatkan masukan dari pemda yang lebih memahami kondisi dan potensi wilayah masing-masing.
"Kami menginginkan pendekatan penyusunan ini bukan top-down, untuk itu kami berusaha agar mendapat masukan dari Bapak Ibu (pemda) sehingga pemberdayaan dan perlindungan UMKM senantiasa efektif."
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Penyusunan Renstra
Helvi menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memajukan UMKM di Indonesia.
Selain pemda, Kementerian UMKM juga bekerja sama dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Investasi/BKPM.
Wamen UMKM juga menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian UMKM Tahun 2025–2029 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan internasional serta tantangan yang dihadapi UMKM.
Selain mengacu pada regulasi yang sudah ada, Renstra tersebut juga akan memuat kerangka regulasi baru yang dirumuskan untuk lima tahun ke depan.
Kerangka regulasi tersebut diharapkan menjadi penunjang utama bagi upaya pemberdayaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
