Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Bali dan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi situasi tersebut.
Sejak awal 2025, sekitar 100 pekerja sektor pariwisata di Bali kehilangan pekerjaan, sebagian besar berasal dari sebuah hotel besar di Badung akibat melemahnya kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE).
Selain itu, sebanyak 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia juga terkena PHK, menyusul rencana penutupan pabrik di Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Badung pada 1 Juli 2025.
Puan menyatakan, "Gelombang PHK yang juga melanda daerah pariwisata seperti Bali menjadi bukti bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang rapuh. Kita berharap Pemerintah bisa segera bertindak nyata menyelamatkan para tenaga kerja kita".
PHK Menjadi Masalah Nasional, Puan Dorong Pembentukan Gugus Tugas
Puan menilai bahwa kasus PHK di Bali mencerminkan kerentanan struktur ketenagakerjaan nasional, terutama di daerah yang terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi.
Ia menegaskan, "Kita tidak bisa menganggap gelombang PHK di Bali yang semakin melebar hanya sebagai kasus sporadis. Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini".
Puan juga menyoroti belum adanya mekanisme konkret dari pemerintah dalam menanggapi krisis ini, termasuk skema reskilling maupun dukungan bagi korban PHK yang ingin beralih ke sektor informal atau wirausaha.
Menurutnya, "Bahkan daerah seperti Bali yang selama ini menjadi ikon pariwisata Indonesia, terkesan dibiarkan menghadapi krisis ini sendirian".
Puan mendorong pembentukan Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK dengan prioritas penanganan di daerah-daerah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri lainnya.
Ia menambahkan, "Penting juga mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif. Efisiensi pastinya baik, tapi tetap juga harus mendukung ekonomi kerakyatan. Sektor seperti MICE yang memiliki multiplier effect tinggi tidak bisa disamakan dengan sektor belanja birokrasi biasa".
Puan meminta adanya integrasi program antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata untuk mendukung pelatihan digital, peralihan sektor kerja, dan penguatan UMKM berbasis pariwisata.
Ia menutup dengan peringatan, "Jangan biarkan narasi pertumbuhan ekonomi jadi bising di pusat, tapi hening di daerah. Jika negara gagal hadir di tengah krisis ketenagakerjaan ini, maka kepercayaan publik akan runtuh perlahan".
Puan menekankan bahwa PHK bukan hanya angka statistik, melainkan masalah sosial besar yang memengaruhi kehidupan jutaan keluarga di Indonesia.
"Pemerintah harus segera membuktikan bahwa Negara tidak hanya pandai bicara di panggung konferensi, tetapi juga tanggap dalam melindungi pekerja yang kini kehilangan pekerjaan dan sebagian juga kehilangan harapan".
- Penulis :
- Arian Mesa
