Pantau - Sebanyak 296 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendapatkan arahan langsung soal kewajiban kepegawaian dari pejabat internal lembaga legislatif tersebut. Arahan itu diberikan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (16/6/2025).
"Kewajiban dulu yang harus dijalankan, bukan hak yang dikedepankan," ujar Deputi Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono, dalam sambutan pembukaannya.
Arahan itu disampaikan sebagai koreksi terhadap kebiasaan umum yang sering terjadi di lingkungan birokrasi. Menurut Sumariyandono, CPNS harus memahami bahwa sebagai abdi negara, menjalankan tugas adalah prioritas utama.
Para CPNS diminta memanfaatkan masa pembekalan seoptimal mungkin. Sumariyandono menekankan pentingnya memahami seluruh aspek kewajiban serta hak yang akan diterima kelak, termasuk hak cuti, layanan kesehatan, tunjangan pensiun, dan kenaikan gaji berkala.
"Kita ingin CPNS ini tidak hanya tahu haknya, tetapi juga tahu tugas yang harus dilakukan sesuai UU ASN," lanjutnya.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dasar utama hak dan kewajiban para CPNS. Sosialisasi ini, menurut pihak Setjen, dirancang untuk mencegah kesalahan dalam persepsi sejak awal masa pengabdian.
Tema Sosialisasi Dikritik
Ketidaksesuaian tema acara juga menjadi sorotan. Dalam pandangannya, Sumariyandono menyatakan bahwa judul sosialisasi seharusnya diawali dengan kata “kewajiban”, bukan “hak”.
"Seharusnya temanya Kewajiban dan Hak, bukan Hak dan Kewajiban. Urutannya penting sebagai bentuk edukasi nilai," tegasnya.
Pandangan ini mencerminkan pendekatan struktural yang ingin ditekankan Setjen DPR RI dalam membentuk budaya kerja yang profesional dan etis di kalangan CPNS barunya.
Pesan Kinerja Terbaik
Dalam kesempatan yang sama, Dono—panggilan akrab Sumariyandono—juga mengucapkan selamat kepada para CPNS yang berhasil lolos dari ribuan pelamar sebelumnya. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai prestasi luar biasa yang patut dibanggakan, namun bukan akhir dari proses.
"Berhasil lulus seleksi CPNS di lingkungan Setjen DPR RI menjadi salah satu capaian tertinggi anda semua," kata Dono.
Ia berharap pencapaian itu tidak hanya berhenti pada keberhasilan administratif, tapi juga ditindaklanjuti dengan kinerja profesional dan penuh tanggung jawab terhadap lembaga dan masyarakat.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional, penguatan peran CPNS dalam menjalankan fungsi pelayanan publik terus menjadi fokus. DPR RI sebagai lembaga strategis membutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas sejak awal pengangkatan.
- Penulis :
- Khalied Malvino