Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dukungan penuh terhadap program nasional eliminasi malaria, khususnya di wilayah endemik seperti Papua.
Eliminasi Malaria Jadi Prioritas Dalam RPJMD, Papua Jadi Fokus Utama
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka saat mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination di Badung, Bali.
"Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di enam provinsi di Papua benar-benar mengalokasikan anggaran khusus untuk program eliminasi malaria. Ini bukan sekadar janji, tapi harus menjadi rencana aksi yang terukur dan terarah", tegasnya.
Ribka menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta negara-negara sahabat atas komitmen bersama dalam memerangi malaria di Asia Pasifik.
Ia juga memberi penghargaan kepada provinsi-provinsi di Indonesia yang telah mendapatkan status bebas malaria dari Kementerian Kesehatan.
Namun, Ribka mengingatkan bahwa tantangan besar masih ada di Tanah Papua yang kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi baru.
"PR besar kita saat ini adalah Tanah Papua dengan enam provinsinya. Tadi Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa sekitar 93 persen dari total kasus malaria nasional berasal dari wilayah ini. Ini menjadi perhatian serius dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah daerah ke depan", ujarnya.
Kemendagri Siapkan Nota Kesepahaman, Pastikan Anggaran dan Pengawasan Daerah
Ribka menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan kerja sama regional dalam upaya mencapai target eliminasi malaria, tidak hanya sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan jangka panjang.
"Eliminasi malaria bukan hanya isu kesehatan, tapi juga strategi besar dalam pembangunan manusia Indonesia. Karena tanpa masyarakat yang sehat, mustahil kita bisa bicara tentang daya saing dan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045", jelasnya.
Kemendagri, lanjut Ribka, akan menyusun nota kesepahaman bersama pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan dan pelaksanaan eliminasi malaria secara konkret di Papua.
"Kami akan memastikan bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan anggaran secara jelas dan memadai. Komitmen yang ditandatangani hari ini akan menjadi dasar pengawasan dan pendampingan oleh Kemendagri. Kami tidak akan berjalan sendiri, kami akan terus mendampingi pemerintah daerah sampai target eliminasi ini tercapai", tegasnya.
Forum Regional Jadi Momentum Peneguhan Komitmen Kesehatan Inklusif
Acara Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Executive Director The Global Fund Peter Sands, CEO APLMA Sarthak Das, serta delegasi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
Forum ini menjadi ajang strategis memperkuat kolaborasi regional dan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan arah pembangunan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat Papua yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan malaria.
- Penulis :
- Balian Godfrey
