Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Segera Digelar, Kemendagri Matangkan Persiapan di IPDN Jatinangor

Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat persiapan retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kamis (19/6/2025), yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Fokus Evaluasi dan Penegasan Hak-Kewajiban Kepala Daerah

"Pukul 11.00 WIB ini rapat di IPDN dan media bisa meliput dan akan keliling lihat lokasi retret," ungkap Bima Arya kepada wartawan.

Rapat tersebut melibatkan jajaran Kemendagri, IPDN, serta panitia pelaksana dan difokuskan untuk mematangkan agenda retret yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 Juni 2025 mendatang.

Menurut Bima, retret kepala daerah gelombang kedua akan dihadiri oleh 40 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Ia menambahkan bahwa secara garis besar materi retret tidak berbeda jauh dari retret gelombang pertama yang dilaksanakan pada 21—28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait dengan program prioritas," ujarnya.

Salah satu fokus utama retret adalah mempertegas pemahaman kepala daerah terhadap hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Selain itu, juga penekanan kembali kepada aturan, kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajiban mereka," tegas Bima.

Tradisi Baru, Antusiasme Tinggi

Retret kepala daerah gelombang pertama sebelumnya diikuti oleh 494 dari total 503 kepala daerah yang diundang. Acara tersebut menjadi sorotan publik karena kehadiran tiga presiden sekaligus: Presiden RI saat ini Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang hadir bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangkaian acara Parade Senja.

Retret ini menjadi tradisi baru dalam pemerintahan untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, serta penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.