Pantau - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa seluruh program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem harus berlandaskan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran dan selaras antara pusat dan daerah.
"Untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025, saya dan Pak Menteri Sosial diperintah oleh Bapak Presiden untuk bekerja berdasarkan data, dan bantuan sosial harus tepat sasaran," ujarnya.
Gunakan DTSEN, Hindari Data Ganda dan Bantuan Salah Sasaran
Agus menyampaikan bahwa seluruh program Kementerian Sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025, telah menggunakan DTSEN sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah menyusun program berdasarkan DTSEN agar terjadi sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.
"Pemerintah daerah harus menyusun program berbasis DTSEN agar ada sinergi antara pusat dan daerah. Jangan lagi gunakan data yang tidak selaras," tegasnya.
Terkait penonaktifan 7,39 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Agus menyatakan bahwa peserta yang masih tergolong dalam kelompok desil 1 hingga 5 tetap dapat diusulkan untuk diaktifkan kembali.
"Silakan direaktivasi berdasarkan data lapangan. Tapi, harus dicek betul desilnya. Kami tidak ingin bansos jatuh ke tangan yang tidak berhak," ujarnya.
Pemutakhiran Data Harus Objektif dan Berkala
Pemerintah daerah diminta melakukan pemutakhiran data DTSEN minimal setiap tiga bulan sekali untuk memastikan akurasi data penerima bantuan dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat.
"Pemutakhiran data tidak boleh subjektif. Tidak boleh karena ini teman kepala desa atau saudara pejabat, lalu dimasukkan ke daftar penerima bantuan. Itu tidak boleh," tegas Agus.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyambut positif arahan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pembaruan data secara berkala.
"Berkaitan pemutakhiran data ini, insya Allah kami siap untuk melaksanakan," ujarnya.
Haerul juga melaporkan bahwa sebanyak 3,21 persen penduduk di wilayahnya masih tergolong miskin ekstrem, sehingga dibutuhkan sinergi pusat-daerah untuk penanganan yang cepat dan akurat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
