Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis, 26 Juni 2025, di Kantor DEN, Jakarta, untuk membahas pengembangan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nasional.
Mensos menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang perlindungan sosial, adalah keniscayaan di era modern.
“Kita akan menuju pemerintahan berbasis digital, terutama untuk perlindungan sosial. Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Perubahan Data DTSEN dan Komitmen Pemerintah terhadap Akurasi Penerima
Kementerian Sosial saat ini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bansos.
Saifullah menjelaskan bahwa pemutakhiran data DTSEN dapat menyebabkan perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk pengalihan bantuan dari KPM lama ke penerima baru yang lebih layak.
Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dan menegaskan bahwa proses ini dilakukan untuk memastikan keadilan distribusi.
“Kami ingin memastikan bantuan betul-betul diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Kolaborasi Lintas Lembaga Menuju E-Government Nasional
Mensos menyampaikan bahwa digitalisasi bansos akan diselaraskan dengan kerangka kerja e-government nasional yang tengah disusun oleh DEN.
Langkah ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta instansi teknis lainnya.
Tujuan utama dari transformasi ini adalah memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan sosial yang inklusif dan berbasis data.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
