Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp39,83 triliun hingga 1 Juni 2025 atau sekitar 32,92 persen dari target tahun ini sebesar Rp120,99 triliun.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan data tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta.
Harga ICP dan Lifting Rendah Jadi Faktor Utama
Tri menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya capaian PNBP migas adalah asumsi harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 82 dolar AS per barel, sementara realisasi rata-rata ICP hingga Mei 2025 hanya mencapai 70 dolar AS per barel.
Harga minyak yang lebih rendah dari asumsi ini menyebabkan penerimaan negara dari sektor migas turut menurun.
Selain itu, belum tercapainya target lifting migas juga menjadi kendala.
Target lifting migas tahun ini ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari (bph), namun realisasi pada Mei 2025 baru mencapai 568 ribu bph.
"Kami terus berupaya mengejar target lifting migas," ungkap Tri Winarno.
Namun ia juga menambahkan, "Tetapi terkait ICP, ini susah sekali kita ikut berperan di dalamnya."
Pemerintah Genjot Eksplorasi dan Tawarkan 61 Wilayah Kerja
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menekankan bahwa untuk mencapai target produksi 1 juta barel per hari pada tahun 2029, pemerintah akan mempercepat eksplorasi migas di seluruh wilayah Indonesia.
"Percepatan eksplorasi akan dilakukan pada setiap blok di wilayah kerja," ia mengungkapkan.
Pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal fracking untuk meningkatkan produksi di wilayah kerja yang mengalami penurunan.
Kementerian ESDM saat ini telah menawarkan 61 wilayah kerja migas kepada para pengusaha dalam upaya memperluas kegiatan eksplorasi.
Selain itu, pemerintah siap mengevaluasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan migas di sektor hulu dan meninjau ulang insentif yang diberikan kepada pelaku usaha.
- Penulis :
- Arian Mesa
