Pantau - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan program-program strategis reformasi birokrasi, termasuk melalui hibah lembaga donor internasional dan kerja sama bilateral.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyatakan bahwa saat ini terdapat tujuh program yang didanai melalui hibah dari Prospera, lembaga kerja sama bilateral Indonesia-Australia.
"Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan keberlanjutan program-program prioritas Kementerian PANRB, baik yang didukung oleh pendanaan hibah maupun pinjaman luar negeri," ungkapnya usai bertemu Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard di Jakarta, Kamis (3 Juli).
Kajian Grand Design Pelayanan Publik dan Kolaborasi Lintas Unit
Tujuh program strategis yang didanai mencakup penguatan manajemen kinerja sektor publik, Regulatory Impact Analysis (RIA), pengembangan sistem informasi konflik kepentingan, serta penyusunan kebijakan manajemen sumber daya manusia (SDM).
Purwadi menjelaskan bahwa sebagian besar program tersebut kini berada dalam tahap pengkajian dan penyusunan laporan.
"Ini menunjukkan adanya kolaborasi nyata lintas unit kerja dalam mendukung agenda reformasi birokrasi," ujarnya.
Saat ini juga tengah berlangsung kajian bersama antar ekosistem pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan yang akan menjadi dasar Grand Design Pelayanan Publik ke depan.
Kerja Sama Strategis dengan Korea Selatan dan Agenda Pembiayaan
Selain program dengan Prospera, Kementerian PANRB merencanakan dua program kerja sama strategis dengan pemerintah Korea Selatan.
Pertama, pendirian Digital Government Cooperation Center bersama Kementerian Dalam Negeri Korea untuk periode 2026–2028.
Kedua, program bersama KOICA untuk penguatan kebijakan transformasi digital dan peningkatan kompetensi digital ASN pada 2027–2028.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas skema pembiayaan untuk tiga agenda prioritas:
- Penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
- Pembangunan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas)
- Integrasi sistem informasi evaluasi kinerja pelayanan publik
"Keberlanjutan program adalah kunci. Karena itu, diperlukan perencanaan pendanaan yang matang dan terkoordinasi lintas kementerian agar reformasi birokrasi dapat berjalan konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat," tegas Purwadi.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan pendanaan dalam kerangka reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
