Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sepakat menjalin kolaborasi strategis dalam pengembangan teknologi rudal dan kapal selam sebagai bagian dari penguatan kerja sama pertahanan kedua negara.
Indonesia–Brazil Perkuat Kolaborasi Pertahanan dan Ekonomi
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Lula di Istana Kepresidenan Brasil, Planalto, yang menjadi agenda penutup kunjungan kenegaraan Prabowo ke Brasil.
Pertemuan bilateral ini merupakan lanjutan dari KTT BRICS yang sebelumnya digelar di Rio de Janeiro pada 6–7 Juli 2025.
Selain sektor pertahanan, kedua pemimpin juga menyepakati peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, pendidikan, serta industri pertahanan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Gibran Dukung Kedaulatan Pangan Lewat Tebar Benih Ikan
Sementara itu, di dalam negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menebar 50.000 benih ikan jenis nila dan tawes di Bendungan Rowo Jombor, Klaten, Jawa Tengah.
Aksi ini menjadi bagian dari program penguatan sektor perairan yang mendukung pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Gibran didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Soal Bulog dan Kantor Wapres di Papua
Di Jakarta, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani harus lebih dahulu pensiun dari dinas militer aktif sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Letjen TNI Novi Helmy.
Pernyataan itu disampaikannya saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meluruskan kabar yang menyebut Wakil Presiden Gibran akan berkantor di Papua.
Menurutnya, Gibran tidak akan memindahkan kantor wakil presiden ke Papua, tetapi akan berkantor di Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagai bagian dari tugas pengawasan dan koordinasi pembangunan di wilayah tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
