Pantau - Partai NasDem mendorong agar pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dengan menempatkan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berkantor di gedung yang telah selesai dibangun di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa langkah tersebut penting dilakukan agar keberadaan IKN segera difungsikan dan tidak menjadi beban anggaran negara yang sia-sia.
"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun", ungkapnya.
NasDem Minta Keppres Pemindahan Ibu Kota Segera Diterbitkan
NasDem menilai pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.
Menurut Saan, pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran negara yang sangat besar, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber non-APBN.
Pada tahap pertama pembangunan IKN (2020–2024), dana sebesar Rp89 triliun telah digunakan dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan perkantoran lembaga eksekutif.
Sementara itu, investasi dari sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat mencapai Rp58,41 triliun.
Pemerintah juga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan yang mencakup penyelesaian gedung perkantoran dan infrastruktur jalan.
" Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran", tegas Saan.
Sejumlah Kementerian Diminta Ikut Pindah ke IKN
Selain Wakil Presiden, NasDem mengusulkan agar sejumlah kementerian kunci ikut memulai operasional di IKN.
Beberapa kementerian yang dinilai strategis dan layak menjadi pionir pemindahan antara lain Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dengan kehadiran Wakil Presiden dan kementerian-kementerian tersebut di IKN, pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur diharapkan bisa lebih terfokus dan efektif.
" Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan", ia mengungkapkan.
IKN Kalimantan Timur sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini, NasDem mengingatkan agar penggunaan anggaran pada proyek-proyek strategis seperti IKN tetap mengutamakan efektivitas dan keberlanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
