Pantau - Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi Bali sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di tengah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.
Respons terhadap Tantangan Strategis Pariwisata Bali
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa Bali memiliki posisi strategis dalam pariwisata Indonesia, namun dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial.
Beberapa isu yang disorot antara lain banyaknya vila tanpa izin resmi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta alih fungsi lahan produktif.
Permasalahan lainnya mencakup kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan perlunya pengembangan wilayah Bali Utara serta Bali Barat.
Kemenpar menyatakan siap berkolaborasi lintas sektor untuk merespons isu-isu tersebut demi mendukung pariwisata Bali secara menyeluruh.
Perilaku wisatawan yang tidak sejalan dengan nilai lokal juga menjadi perhatian.
Kemenpar berencana menggandeng Kedutaan Besar RI (KBRI) dan saluran informasi lainnya untuk mengedukasi wisatawan sebelum dan saat mereka berkunjung ke Bali.
Pengawasan Akomodasi dan Promosi Berkelanjutan
Deputi Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani menegaskan bahwa akomodasi ilegal menjadi fokus penanganan melalui koordinasi lintas kementerian.
Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini menjelaskan bahwa kalender promosi Wonderful Indonesia 2026 telah disiapkan dan akan disinergikan dengan agenda promosi Bali.
Kemenpar juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan agar informasi mengenai aturan dan larangan lokal ditayangkan di dalam pesawat tujuan Bali.
Widiyanti menyatakan bahwa pemerintah pusat siap menyerap aspirasi pemerintah daerah untuk mendukung visi jangka panjang Bali hingga 100 tahun ke depan.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah Kemenpar yang dianggap sejalan dengan upaya menjaga reputasi dan keberlanjutan pariwisata Bali.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
