Pantau - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman menggelar lokakarya bertajuk "Workshop Pembekalan Nilai-Nilai Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)" guna memperkuat integritas dan karakter profesional ASN.
Lokakarya ini diikuti oleh 25 peserta terpilih dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.
Fokus utama kegiatan adalah pembekalan nilai-nilai antikorupsi berbasis pemahaman, empati, serta penguatan karakter ASN agar menjadi pelaksana kebijakan publik yang jujur, pelayan masyarakat yang bersih, dan perekat bangsa yang berintegritas.
"Korupsi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga sistem dan keteladanan. Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita harus memulainya dari pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kesadaran. ASN memegang tiga peran vital, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat bangsa," ungkap Sugeng selaku salah satu narasumber dalam lokakarya.
Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
Sugeng menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus menyasar lebih dari sekadar aspek kognitif, yakni dengan membangun empati dan integritas personal dalam diri ASN.
Menurutnya, pendekatan struktural dan kultural harus terus ditingkatkan seiring dengan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih berada di angka 37.
Hal itu mencerminkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi menengah di kawasan ASEAN dan memerlukan langkah-langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.
Sugeng menyatakan bahwa diklat seperti ini merupakan bagian dari solusi sistemik, termasuk pendidikan, pengawasan independen, pemberlakuan sanksi dan kode etik, serta ekspos layanan publik melalui maklumat dan standar operasional prosedur (SOP).
"KPK dorong buku 'KUPAS' jadi pegangan ASN melawan korupsi," ujarnya.
Kolaborasi Internasional dan Harapan Jangka Panjang
Liaison Manager KAS Jerman, Ari Dharma Strauss, menekankan pentingnya lokakarya ini sebagai ruang pembelajaran bermakna.
"Semoga selamat mengikuti workshop ini sebagai sumber inspirasi pengetahuan dan dorongan moral untuk bersama-sama melawan korupsi," ia mengungkapkan.
Lokakarya yang berlangsung selama tiga hari ini mencakup sesi materi, diskusi kelompok, dan studi kasus yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis serta komitmen kolektif ASN untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi antara BPSDM Kemendagri dan KAS Jerman yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade.
Sementara itu, sejumlah pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dan Provinsi Bengkulu turut menggelar pendidikan antikorupsi serupa guna mencegah penyalahgunaan wewenang ASN di daerah.
"KPK kembali ingatkan ASN untuk tolak gratifikasi," pungkas Sugeng dalam salah satu sesi diskusi.
- Penulis :
- Arian Mesa
