Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memperluas penerimaan peserta magang sebagai solusi mengatasi ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan tenaga kerja yang tersedia.
Dorongan ini disampaikan Muhaimin dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar pada Senin, 28 Juli 2025, bersama sejumlah pelaku usaha lintas sektor.
"Kita dorong perusahaan-perusahaan menerima magang (agar) semakin banyak perusahaan menerima magang," ungkapnya dalam keterangan usai rapat.
Insentif untuk Perusahaan yang Terima Peserta Magang
Muhaimin menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden RI dan Menteri Keuangan agar perusahaan yang aktif menerima peserta magang diberi insentif.
"Saya akan minta Presiden, Menteri Keuangan agar diberi insentif. Ada insentif pajak, ada insentif fasilitas, ada insentif lainnya. Bahkan ke depan insyaallah magang itu dibiayai oleh pemerintah," ujarnya.
Meskipun belum dirinci bentuk pendanaan tersebut, ia membuka peluang adanya sinergi pendanaan antara perusahaan dan pemerintah.
Menurut Muhaimin, magang merupakan tahapan penting dalam pelatihan tenaga kerja karena memberikan pengalaman langsung di dunia industri.
Ia menilai program magang mampu menjembatani persoalan mismatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan nyata perusahaan.
"Di tingkat industri level atas, kesulitan mencari pekerja yang sesuai kebutuhan; di level para pekerja, kesulitan mencari pekerjaan. Nah, mismatch inilah yang kita ingin jembatani dengan permagangan, terutama mayoritas tentu yang sudah lulus, ya," jelasnya.
Optimalisasi Program Magang bagi Lulusan Pendidikan
Muhaimin juga menjelaskan bahwa untuk mahasiswa, program magang telah difasilitasi melalui skema Kampus Merdeka.
Sementara itu, pemerintah akan terus mencari cara untuk mengoptimalkan program magang bagi lulusan yang belum bekerja.
"Ini terus kita cari jalan, tidak mudah. Di tengah industri yang sulit, tidak mudah, tapi kita kerja keras supaya transisi antara pengangguran terdidik dan lapangan kerja mismatch-nya enggak terjadi," tambahnya.
Dalam RTM tersebut, pemerintah juga menyerap berbagai masukan dan persoalan dari kalangan pelaku bisnis guna merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif dan solutif.
- Penulis :
- Aditya Yohan
