Pantau - Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa penggunaan basis data yang akurat menjadi kunci utama dalam memastikan program pengentasan kemiskinan di desa dapat berjalan tepat sasaran.
"Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan," ungkapnya.
Basis data yang akurat sangat penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.
Saat ini, telah tersedia sebuah aplikasi yang dapat menggambarkan kondisi desa secara menyeluruh, mulai dari potensi desa, data demografi, hingga profil sosial masyarakat.
Data Desa Presisi Didorong Jadi Acuan Kebijakan
Aplikasi yang dimaksud adalah Data Desa Presisi (DDP), sebuah sistem teknologi terintegrasi yang dikembangkan dengan dukungan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
Ferry menilai data yang dihasilkan dari aplikasi DDP layak dijadikan pertimbangan utama bagi pemerintah, terutama oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.
"Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan bahkan bisa menghilangkan," ia mengungkapkan.
Ferry juga menyatakan kesiapan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kerja sama dengan BP Taskin dalam rangka meningkatkan akurasi pendataan, termasuk dengan melibatkan berbagai pihak.
Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik S Deyang, menyampaikan harapan agar kolaborasi validasi data, khususnya data penduduk miskin di Indonesia, bisa dilakukan secara luas dengan menggandeng kalangan akademisi.
Pendekatan Ilmiah dan Partisipatif Jadi Kunci Akurasi
Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB sekaligus penggagas DDP, Prof. Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa DDP hadir untuk membangun basis data yang akurat dan partisipatif dengan pendekatan bottom-up.
DDP menggabungkan pendekatan mikro spasial dengan teknologi drone, kecerdasan buatan, serta tenaga enumerator dari kalangan pemuda desa.
Data yang dikumpulkan mencakup objek fisik seperti bangunan dan infrastruktur, serta subjek sosial berupa dinamika kehidupan masyarakat desa.
Hingga saat ini, DDP telah diterapkan di 16 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan mencakup total 1.239 desa.
Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara ilmiah dan partisipatif serta dikawal langsung oleh kalangan akademisi guna menjamin akurasi dan keberlanjutan data tersebut.
- Penulis :
- Shila Glorya
