Pantau - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mencatat bahwa hingga akhir Juli 2025, perekaman KTP elektronik telah mencapai angka 99,9 persen atau 281.760 orang dari total 281.968 wajib KTP di wilayahnya.
Capaian ini menempatkan Kota Bengkulu sebagai daerah dengan tingkat perekaman KTP tertinggi di Provinsi Bengkulu, melampaui sembilan wilayah lainnya.
Keberhasilan tersebut dicapai berkat upaya maksimalisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) dengan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Layanan Dibuka Sabtu-Minggu, Sasar Siswa Usia 16–17 Tahun
Untuk memudahkan masyarakat, Pemkot Bengkulu membuka layanan adminduk pada hari Sabtu dan Minggu, dengan jam operasional pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.
Layanan akhir pekan ini diluncurkan sebagai respons atas dihentikannya program M to M (mesin ke mesin), yaitu perekaman KTP di sekolah-sekolah yang sebelumnya menjadi sarana efektif menjangkau pelajar.
"Karena program m-to-m kita sudah dihentikan, maka kita berfikir bagaimana supaya tidak terjadi penumpukan di usia 17 yang wajib rekam KTP. Karena kita mengingat KTP menjadi syarat kuliah, bekerja dan lainnya," jelas pihak Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.
Sebagai langkah lanjutan, Dukcapil Kota Bengkulu juga menjalin koordinasi dengan sekolah-sekolah, khususnya yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi, untuk mengakomodir pelajar usia 16 dan 17 tahun agar melakukan perekaman KTP di hari libur.
"Kita juga bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu karena lini sektor SMA di bawah provinsi sehingga nantinya dapat mengkonfirmasikan ke sekolah-sekolah yang usia 17 dan 16 tahun untuk dapat melakukan perekaman baik di kecamatan maupun di Dukcapil Kota Bengkulu," lanjutnya.
Targetkan Kepemilikan Dokumen Resmi untuk Semua Warga
Pemkot Bengkulu berharap layanan hari libur ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, tanpa mengganggu aktivitas harian mereka.
Seluruh upaya ini ditujukan untuk memastikan setiap penduduk wajib KTP memiliki dokumen identitas resmi yang penting untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, pekerjaan, serta akses layanan publik.
- Penulis :
- Aditya Yohan
