Polri dan Bulog Luncurkan Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Harga Beras yang Masih di Atas HET

Pantau - Polri bekerja sama dengan Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pekan depan sebagai upaya menstabilkan harga beras yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah.

Penyaluran Beras dan Pengawasan Ketat

Irwasum Polri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk respons konkret atas belum stabilnya harga beras nasional.

Realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 tercatat baru mencapai 8 ribu ton dari total target 1,3 juta ton.

"Fungsi Binmas Polri sebagai leading sector, wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran. Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah, dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," ungkap Dedi.

Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui dua skema, yaitu langsung dari satuan wilayah ke Bulog atau melalui mitra penyalur seperti Koperasi Merah Putih, Primkoppol (Primer Koperasi Kepolisian), dan koperasi lainnya.

Beras akan dijual di bawah HET berdasarkan zonasi dan dilarang untuk dijual kembali.

Batas maksimal pembelian adalah 10 kilogram per konsumen, kecuali untuk wilayah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kilogram.

Distribusi akan menggunakan aplikasi Klik SPHP yang memfasilitasi proses pengajuan, pembayaran, dan pelaporan dalam delapan tahap.

Seluruh data pembeli wajib diinput dan harga jual wajib sesuai ketentuan.

Pengawasan dilakukan ketat oleh Bhabinkamtibmas Polsek serta tim gabungan dari Bulog, Polri, Pemda, dan Bapanas yang akan mengevaluasi distribusi secara harian melalui aplikasi.

Akses Laporan Terbuka dan Dukungan Infrastruktur

Masyarakat diberi akses terbuka untuk melaporkan penyimpangan melalui hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP.

Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan, menyambut baik kolaborasi strategis ini untuk mempercepat penyaluran dan memperkuat sistem pengawasan pangan nasional.

"Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Primkoppol sebagai mitra penyalur," ungkapnya.