Ribuan Buruh Kepung DPR, Tuntut Kenaikan Upah dan Reformasi Pajak Perburuhan

Pantau - Ribuan buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis siang, 28 Agustus 2025, dengan enam tuntutan utama yang disuarakan kepada pemerintah.

Long March dari Senayan, Atribut Ormas Buruh dan Partai Bermunculan

Para buruh melakukan long march dari kawasan Senayan, tepatnya dari depan Stasiun TVRI, menuju Gedung DPR/MPR sambil membawa atribut Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja lainnya.

Mereka tiba di depan kompleks parlemen sekitar pukul 10.20 WIB, diiringi mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi berlangsung damai dan tertib.

"Kami pastikan aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan lancar tanpa ada aksi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah," ujarnya di lokasi aksi.

Enam Tuntutan Buruh Disuarakan Langsung ke DPR

Said Iqbal menyebutkan bahwa aksi ini membawa enam tuntutan utama yang menjadi keresahan mayoritas pekerja di Indonesia:

• Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), serta minta kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
• Stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK untuk melindungi hak pekerja.

Reformasi pajak perburuhan, yang mencakup:

• Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan
• Penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT
• Penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah
• Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa menggunakan mekanisme Omnibus Law.
• Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi secara menyeluruh.
• Revisi RUU Pemilu untuk merancang ulang sistem Pemilu 2029.

"Kami memastikan situasi berjalan kondusif dan ingin melakukan pertemuan dengan anggota DPR yang ada di dalam untuk menyampaikan aspirasi kami," tambah Said.

Aksi ini diikuti ribuan buruh dari berbagai elemen, termasuk:

• Partai Buruh
• Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
• Serikat Pekerja Nasional (SPN)
• Dan sejumlah organisasi buruh lainnya.

Aspirasi yang dibawa massa diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan DPR dan pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak kepada pekerja.