Pantau - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki kantor perwakilan di Jawa Tengah guna memperkuat koordinasi dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jateng siap memfasilitasi kantor bagi BGN. Kami ingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita," katanya di Semarang, Kamis.
Usulan Pasca Rakor Satgas MBG
Usulan tersebut disampaikan Luthfi setelah menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota terkait percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa kehadiran perwakilan BGN di Jawa Tengah diharapkan mampu menunjang percepatan kerja Satgas MBG di wilayah tersebut.
Beberapa kabupaten di Jawa Tengah telah lebih dulu membentuk Satgas MBG, di antaranya Jepara, Kudus, dan Demak.
Pembentukan Satgas MBG itu sendiri diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 untuk tingkat provinsi dan Keputusan Bupati Nomor 445.2.4/118 Tahun 2025 untuk tingkat kabupaten/kota.
"Satgas MBG Jawa Tengah sudah terbentuk sebelum ada perintah dari Mendagri. Wagub sebagai pelaksana dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai eksekutor," ungkap mantan Kapolda Jateng itu.
Kondisi SPPG Masih Jauh dari Target
Saat ini Jawa Tengah telah memiliki 877 Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jumlah tersebut merupakan tertinggi kedua secara nasional dengan rincian, SPPG TNI sebanyak 22 unit, SPPG Ponpes lima unit, SPPG Mitra 848 unit, dan SPPG Polri dua unit.
Namun demikian, angka tersebut masih jauh dari target.
"Harusnya SPPG di Jawa Tengah itu 3.214 unit, ini baru 877 unit. Masih kurang 2.337 unit yang belum terbentuk," katanya.
Selain itu, Luthfi juga memberikan masukan agar pengawasan program MBG diperkuat.
Ia menyinggung kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Kabupaten Sragen sebagai evaluasi serius dalam pelaksanaan program.
"Satgas daerah sebisa mungkin dilibatkan untuk melakukan pengawasan," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
