Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan empat pemeriksaan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada semester II tahun 2025 untuk memperkuat tata kelola, mendorong efisiensi, dan memastikan dampak nyata kebijakan bagi masyarakat.
Pemeriksaan Menyasar Transportasi, Ketahanan Pangan, dan IKN
Empat jenis pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan anggaran dan proyek infrastruktur strategis.
Pemeriksaan pertama adalah Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Kerja Sama dengan Badan Usaha pada kegiatan Proving Ground.
Kedua, Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan.
Ketiga, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara VVIP Ibu Kota Negara (IKN).
Keempat, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 hingga Semester I-2025 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari sistem akuntabilitas negara yang bertujuan memberikan koreksi dan rekomendasi yang membangun.
"BPK memastikan bukan hanya akuntabilitas, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan negara itu dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD)," ujarnya.
Kemenhub Raih Capaian Positif, Siap Terima Koreksi Konstruktif
Dalam kesempatan tersebut, BPK juga mengapresiasi sejumlah capaian yang telah diraih oleh Kemenhub.
Capaian tersebut antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak 2013.
Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga cukup tinggi, yakni mencapai 87,29 persen hingga semester I-2025.
Dari sisi penerimaan, Kemenhub mencatat realisasi PNBP tahun 2024 sebesar Rp12,90 triliun, meningkat 28,55 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kemenhub juga berhasil mengembangkan sistem informasi kepelabuhan (Inaportnet) di 264 pelabuhan untuk menekan biaya logistik.
Selain itu, sebanyak 25 proyek strategis nasional berhasil diselesaikan oleh Kemenhub sepanjang tahun 2024.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut baik langkah BPK dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung kelancaran pemeriksaan.
"Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi Kemenhub agar terus berbenah. Kemenhub juga berkomitmen untuk kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan, dengan menerapkan komunikasi yang efektif dengan Tim Pemeriksa BPK," ungkapnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
