Pantau - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kesiapannya mengawal pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai pusat ketahanan pangan nasional.
Percepatan Validasi KLHS untuk Jaga Lingkungan
Hanif yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan pihaknya akan mempercepat validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan pangan tetap sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
"KLH/BPLH memastikan percepatan validasi KLHS berjalan transparan, terukur dan berbasis data. Dengan begitu, Merauke akan berkembang sebagai lumbung pangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan," ungkap Hanif.
Mekanisme validasi KLHS mengacu pada Permen LHK No. 13/2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Surat Keputusan Persetujuan Validasi diterbitkan paling lama 20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
Percepatan dilakukan karena Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
Penyusunan tata ruang yang sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah menjadi agenda prioritas pemerintah.
Infrastruktur Raksasa dan Sinergi Lintas Sektor
Hanif menekankan program strategis di Merauke diproyeksikan sebagai pusat ketahanan pangan nasional sekaligus simpul pertahanan pangan di kawasan timur Indonesia.
Rencana pembangunan kawasan swasembada pangan ditopang cetak sawah seluas 52.000 hektare, bagian dari target 1 juta hektare sesuai Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Infrastruktur pendukung yang disiapkan antara lain jalan sepanjang 135 km dengan lebar 142 meter, bandara seluas 180 hektare, serta pelabuhan khusus seluas 377 hektare untuk mendukung konektivitas dan distribusi logistik pangan.
Pengembangan kawasan juga mencakup industri pengolahan kelapa sawit, peternakan berbasis ranch, hingga industri propelan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional.
Hanif menegaskan perlunya sinergi lintas sektor yang melibatkan KLH/BPLH bersama Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Pertahanan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah Papua Selatan.
Sinergi tersebut diharapkan mempercepat penetapan RTRWP sekaligus memaksimalkan potensi lahan subur Papua Selatan guna mendukung kemandirian pangan nasional.
"Pembangunan pangan bukan semata tentang beras atau komoditas lain. Ini tentang masa depan bangsa. Dengan tata lingkungan yang tepat, kita ingin rakyat Papua Selatan hidup sejahtera, lingkungannya tetap lestari, dan Indonesia berdiri lebih mandiri," kata Hanif Faisol Nurofiq.
- Penulis :
- Shila Glorya
